Kesehatan Sebagai HAM (2)

dr. Zaenal Abidin, MH. – Ketua Umum PB. Ikatan Dokter Indonesia 2012-2015 dan Salah satu Pendiri Yayasan Gema Sadar Gizi 2010

Oleh: Zaenal Abidin

Teori Locke telah menjadikan perlidungan hak-hak kodrati sebagai basis pendirian negara (Friedrich, 1969:101-103): “Setiap orang tunduk terhadap kekuasaan negara sepanjang dilakukan untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan umum atau melindungi hak-hak kodrati rakyat.” Hak kodrati yang harus dilindungi negara, yang tidak terpisahkan dari manusia sejak keadaan alamiah atau “state of nature”, yaitu: “life, liberty and estate

Dalam Islam sendiri ada 5 dasar pokok yang merupakan hak kodrati yang harus dijaga, supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi. Berdasarkan pada penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, dan masyarakat dengan negara, bajkan agama dengan agama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga ketururunan.

Negara memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat hanya karena kepercayaan bahwa negara akan menjaga dan merealisasikan hak-hak asasi rakyatnya. Termasuk di dalam kesehatan rakyatnya. Negara dengan kesehatan rakyatnya yang kurang terurus dengan baik, akibatnya kehidupan manusia dan sumber daya manusianya rendah, sehingga akan sulit bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Karena itu, harus disadari bahwa hidup manusia dan kebebasan manusia akan menjadi hampa tanpa makna jika kesehatannya tidak terurus. Dari sinilah titik tolak mengapa sehat dan kesehatan menjadi bagian dari HAM yang harus dijaga dan direlisasikan. dalam ini hak atas derajat kesehatan optimal, dengan konsekuensi  setiap manusia berhak atas derajat kesehatan yang optimal dan negara berkewajiban memenuhi hak itu. Menurut Titon Slamet Kurnia, Hak atas derajat kesehatan optimal sinonim dengan konsep hak atas kesehatan (the right to health) dalam literatur HAM.

Unsur-unsur HAM Kesehatan dapat dibagi dalam dua kategori: 1. Unsur yang berkaitan dengan perawatan kesehatan (health care) yang di dalamnya termasuk perawatan kuratif dan preventif; 2. Unsur-unsur yang berkaitan dengan pra kondisi untuk kesehatan, seperti penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, nutrisi yang layak, informasi kesehatan, lingkungan yang sehat dan tempat bekerja yang sehat.

Pokok-pokok (core content) HAM atas Kesehatan dapat dilihat Health For All and Primary Health Care Strategy dari WHO, yang merumuskan beberapa jasa kesehatan mendasar (essential basic health services).

Kewajiban negara untuk mengimplementasikan norma-norma HAM dalam lingkup hukum nasionalnya masing-masing. Kewajiban tersebut dibedakan menjadi tiga bentuk, sebagai berikut:  a. Kewajiban untuk menghormati (obligation to respect). b. Kewajiban untuk melindungi (obligation to protect). c. Kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill).

HAM Kesehatan di Indonesia

Dalam UUD 1945, Hak Asasi Manusia telah menjadi Bab tersendiri pada perubahan kedua UUD 1945, 18 Agustus 2000; dan salah satu pasalnya mempunyai kaitan dengan kesejahteraan dan kesehatan adalah Pasal 28 H ayat (1): “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Sebagai contoh pengaplikasian HAM dalam program kesehatan, antara lain:

  1. Penyediaan air bersih.
  2. Housing/perumahan/tempat tinggal.
  3. Penyakit menular/wabah.
  4. Public goods.

Selanjutnya bila kita mempelajari Teori Rowls, “keadilan sebagai fairness,  tampaknya tidak berbeda jalan dengan Sila 5 Pancasila yang mengatakan: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Semangat inilah yang harus membimbing atau menjiwai distribusi akses layanan kesehatan dari negara kepada rakyat, termasuk melindungi dari bahaya yang mengancam kesehatannya.

Sekali telah dicantumkan di dalam konstitusi, bahkan juga telah dibimbing oleh sila kelima Pancasila, namun sebagaimana pada tulisan sebelumnya, pembangunan kesehatan di Indonesia cukup jauh tertinggal dibanding dengan negara “setingkat” seperti negara tetangga. Hal ini dapat kita lihat dari indikator utama kesehatan seperti angka kematian, angka kesakitan, angka harapan hidup rata-rata, perilaku kesehatan, dan lain-lain. Dengan demikian, implementasi Kesehatan sebagai HAM di Indonesia belum sesuai dengan harapan konstitusi.

Paradigma Sehat

Ada tiga domain utama Human Development Index (HDI), yaitu: a. Kesehatan (urutan pertama), b. Pendidikan (urutan kedua), c. Ekonomi (urutan ketiga). Meskipun ketiga domain tersebut berinteraksi dan berinter-relasi satu dengan lainnya, namun dapat dimengerti bahwa tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga, masyarakat, dan ekonomi bangsa dan negara dapat membaik pula.

Sebaliknya pun juga demikian, tanpa ekonomi yang kuat, maka kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat tidak mungkin juga membaik. Yang jelas, HDI merupakan “cerminan dari kecerdasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa” . HDI merupakan tolok ukur dari masyarakat madani.

Menurut Prof. F. A. Moeloek, “Hak hidup sehat sesungguhnya merupakan interaksi dan inter-relasi dari ketiga hak dasar manusia yaitu: hak pribadi, hak sosial, dan hak budaya. Oleh sebab itu, kesehatan harus menjadi tolok ukur utama dari pembangunan dan kesejahteraan nasional suatu bangsa. Program kesehatan harus menjadi milik masyarakat, yang pada akhirnya kesehatan itu menjadi budaya dan berhati di masyarakat.”

Selain itu, Prof. F. A. Moeloek pun sering menjelaskan bahwa, “program kesehatan itu harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara sendiri dengan kemandiriannya; advocacy, fasilitasi, dan technical assistantce dibantu oleh multi sektor termasuk masyarakat bisnis. Seluruh elemen masyarakat memahami dan memandang proses pembangunan sebagai pembangunan berwawasan kesehatan. Dasar pandang pembangunan seperti ini dikenal sebagai Paradigma Sehat.”

Sebagai tujuan akhirnya, tidak hanya untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, tetapi juga dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang bermoral, beretika, beragama, dengan penekanannya pada keadilan sosial, solidaritas, hak-hak manusia, dan hukum yang berkeadilan.

(Penulis adalah Ketua Umum PB. Ikatan Dokter Indonesia, periode 2012-2015 dan Salah satu Pendiri Yayasan Gema Sadar Gizi ,Tahun 2010)

Griya Madani I, 24 Februari 2020

Sumber bacaan:

  1. Does Sampoerno: Prosiding Seminar dan Lokakarya Kesehatan dan HAM; Ikatan Dokter Indonesia 2005
  2. Rudi Rizki: Prosiding Seminar dan Lokakarya Kesehatan dan HAM; Ikatan Dokter Indonesia 2005
  3. Titon Slamet Kurnia; Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia)