Perilaku Hidup Sehat dan Promosi Kesehatan (2)

Ketua Umum PB. Ikatan Dokter Indonesia 2012-2015 dan Salah satu Pendiri Yayasan Gema Sadar Gizi 2010

Oleh:  Zaenal Abidin 

Pada tulisan terdahulu telah dibahas mengenai perubahan perilaku. Berikut ini akan dibicarakan prinsip lainnya namun tetap berkaitan dengan prilaku dan promosi kesehatan, yaitu perubahan sosial, perubahan lingkungan fisik, pengembangan kebijakan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan kemitraan.

Perubahan sosial, merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Karena itu di beberapa negara Depertemen (Kementerian) Kesehatan biasanya digabung dengan Kementerian Sosial menjadi Kementerian Kesehatan dan Sosial. Bahkan di Negara Jepang, ditambahkan pula dengan Ketenagakerjaan sehingga menjadi Kementerian Kesehatan, Sosial dan Ketenagakerjaan. Di Indonesia kebijakan semacam ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Abdurachman Wahid, yang mana Departemen Kesehatan digabungkan dengan Departemen Sosial.

Dalam melakukan perubahan sosial tidak dapat dilakukan intervensi pada tataran individu atau keluarga saja, tetapi juga harus pula dilakukan kepada komunitas atau entitas masyarakat tertentu. Pendekatan perubahan sosial yang paling sering digunakan dalam program kesehatan adalah pengembangan komunitas (community development).

Pengembangan masyarakat sebagai kegiatan promosi kesehatan, tidak semata-mata untuk kepentingan kesehatan, apalagi perilaku kesehatan, tetapi untuk pengembangan masyarakat yang utuh dalam suatu komunitas. Titik masuk pengembang komunitas dalam bidang kesehatan tidak perlu harus melalui pintu kesehatan. Bisa saja melalui pintu pertanian, peternakan, pengairan, kerajinan rumah tangga, dan sebagainya.

Prinsip pengembangan masyarakat adalah tumbuh dari bawah (botton up). Peran petugas hanyalah sebagai motifator dan fasilitator. Masyarakat dibimbing, dimotifasi, dan difalitasi sehingga mampu:

  1. Melakukan identifikasi kebutuhan, masalah dan kemampuan mereka.
  2. Mencanangkan kegiatan untuk mengatasi masalah adan atau untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
  3. Melakukan kegiatan sesuai dengan yang mereka rencanakan, termasuk melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan program kesehatan.
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi.

Perubahan lingkungan fisik. Lingkungan fisik termasuk sarana dan prasarana untuk kesehatan, sangat penting perannya dalam mempengaruhi kesehatan dan juga perilaku kesehatan. Untuk terwujudnya pengetahuan kesehatan menjadi perilaku (praktik  atau tindakan) kesehatan memerlukan sarana dan prasarana (lingkungan fisik). Misalnya, masyarakat sudah tahu bila buang air besar di jamban itu sehat atau kalau sakit  berobat ke dokter adalah baik, namun bila masyarakat tidak punya sarana dan prasarana maka sesuatu yang tadinya baik menjadi tidak dapat diwujudkan. Karena itu promosi kesehatan memerlukan fasilitasi sarana dan prasarana untuk terwujudnya perilaku sehat.

Pengembangan kebijakan. Otoritas pengembangan kebijakan berada dalam tangan para pemegang kekuasaan masyarakat, utamanya adalah pemerintah pusat dan daerah, baik eksekutif maupun legistalif. Promosi kesehatan dilakukan kepada para pemegang otoritas agar mengembangkan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (health pubic policy). Pengembangan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan ini sebenarnya tidak hanya keluar dari para pejabat pemerintah pusat dan daerah saja, tetapi juga dapat dikeluarkan oleh pemimpin atau pemegang otoritas unit kerja atau tempat kerja. Seperti, perusahaan, pabrik, lembaga pendidikan, pengelola tempat dan fasilitas umum, dan sebagainya. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki otoritas melarang karyawan merokok, mewajibkan menggunakan alat pelindung kerja, dan seterusnya.

Pemberdayaan. Pemberdayaan di bidang kesehatan bertujuan agar masyarakat, baik secara perorangan, keluarga, berkelompok atau komunitas mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya sendiri.  Agar masyarakat berdaya, mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya maka mereka perlu diberi alat atau pancing. Bukan diberi ikan. Karena itu, masyarakat perlu diberi kemampuan untuk memberdayakan atau memfasilitasi diri sendiri untuk hidup sehat. Dan untuk mewujudkan kemampuan masyarakat hidup sehat, sektor kesehatan tidak dapat berjalan sendiri. Sektor kesehatan harus bekerjasama sengan sektor lain. Seperti untuk peningkatan gizi, pemenuhan air bersih, perlu bekerjasama dengan sektor terkait lainya.

Partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan, seperti kader kesehatan, arisan jamban, dana sehat, posyandu, polindes, pos kesehatan desa, dasa wisma, dan sebagainya, merupakan perwujudan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Kegiatan semacam ini sudah dimulai sejak lama. Tercatat sejak tahun 1970 sudah ada Yakkum di Solo, Kelompok Banjarnegara, dll.

Deklarasi Alma Ata, September 1978, Pasal 4 mengatakan: “The people heve the right and duty to participate individually and collectively ini planning and implementation of their health.” Deklarasi tersebut menegaskan bahwa pelayanan kesehatan baik invidu maupun kolektif perlu keterlibatan (partisipasi), karena memang partisipasi ini merupakan hak dan kewajiban masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah hak dan kewajiban bagi setiap individu, kelompok atau komunitas/masyarakat. Masyarakat bukan hanya sekedar obyek (sasaran), tetapi sebagai subyek dan juga pelaku promosi kesehatan.

Parisipasi masyarakat tentu berbeda dengan mobilisasi. Sekalipun mobilisasi merupakan bagian dari pengembangan masyarakat, namun di dalamnya tidak terjadi proses pembelajaran sebagai upaya pemandirian. Sementara dalam partisipasi, masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan evaluasi proses dan hasil kegiatan.

Membangun kemitraan. Sektor kesehatan tidak mungkin dapat menjalankan sendiri programnya dalam mewujudkan kesehatan masyarakat karena itu membutuhkan dibangunnya kemitraan. Tujuan utama kemitraan adalah untuk memperoleh dukungan sumber daya (man, money, material) bagi terwujudnya sarana dan prasarana guna memfasilitasi perilaku hidup sehat. Prinsip umum kemitraan, aantara lain: persamaan (equity), keterbukaan (transparancy), dan saling menguntungkan (mutual benefit).

(Penulis adalah Ketua Umum PB. Ikatan Dokter Indonesia, periode 2012-2015 dan Salah satu Pendiri Yayasan Gema Sadar Gizi ,Tahun 2010)

Griya Madani I, 25 Februari 2020

Sumber bacaan:

  1. Soekidjo Notoatmodjo, dkk; Promosi Kesehatan Global. Penerbit: PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013
  2. Soekidjo Notoantmodjo: Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Penerbit: PT. Rineka Cipta, 2012