Kedaulatan Rakyat atas Kesehatan

dr. Zaenal Abidin, MH.

Oleh: Zaenal Abidin

Kini kita memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Penulis teringat dalam suatu diskusi bulanan setahun lalu untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 66 yang juga bertepatan dengan bulan Ramadhan. Ketika itu penulis diminta oleh pembawa acara untuk membuka dan membawakan pengantar diskusi dan sekaligus juga diminta untuk menutup diskusi, bila diskusi telah selesai. Diskusi yang diselenggarakan oleh forum diskusi Lembaga Kajian Kesehatan dan Pembangun, mengangkat tema Kedaulatan Rakyat atas Kesehatan.

Mengawalinya diskusi, penulis mengutip teori Plato mengenai terjadinya Negara. Menurut Plato, asal mula terbentuknya Negara sangat sederhana, yakni:  1). Adanya keinginan manusia memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam menyebabkan mereka harus bekerjasama;  2). Mengingat manusia dalam bekerjasama dengan orang lain, maka mengharuskan manusia dalam menghasilkan sesuatu harus lebih untuk dipertukarkan; 3). Karena seringnya mereka saling tukar menukar hasil dan sekaligus bergabung maka terbentuklah desa;  4). Antara desa yang satu dengan desa yang lain terjadi pula hubungan kerjasama, maka terbentuklah suatu masyarakat Negara.

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang ada di wilayah tersebut. Syarat primer sebuah Negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedang syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari Negara lain.

Setiap Negara mempunyai tujuan, sebagaimana tujuan rakyat bangsa itu ingin hidup bernegara. Tujuan bangsa Indonesia bernegara termaktub didalam Pembukaan UUD 1945; “ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;  memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa;  dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Pemerintah Negara yang amanah harus mengantarkan rakyat bangsa untuk mencapai tujuan dibentuknya Negara tersebut. Pemerintah harus melindungi dan memberi rasa aman kepada rakyat yang dipimpinnya. Ia harus memberi rasa aman terhadap kemungkinan timbulnya ketakutan rakyatnya  hidup miskin, sakit, kurang gizi,  bodoh, dan lemah. Karena itu pemimpin tidak boleh abai, absen. Ia wajib selalu hadir secara utuh di tengah rakyatnya, memotivasi, memfasilitasi dan memimpin mereka agar menjadi rakyat bangsa yang beradab.

Apabila pemerintah terus-menerus lalai, abai ataupun keliru meski telah di intrupsi, diingatkan oleh rakyat, maka di dalam suatu Negara demokrasi, rakyat berhak untuk menarik mandat kedaulatan yang telah diberikan kepada pemerintah yang semula dipilihnya secara musyawarah dan mufakat.  Demikian sambutan singkat penulis, untuk sekedar pengantar sebuah diskusi.

Diskusi bulanan yang diselenggarakan saat jelang berbuka puasa di hari ke-12 Ramadhan, di salah satu restoran di bilangan menteng Jakarta Pusat ini  menampilkan dua orang narasumber, yakni Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek, Sp.OG (mantan Menkes RI) dan dan Prof. DR. Jalaludin Rakhmat, M.Sc (intelektual muslim/pakar komunikasi politik).

Dalam penyampaiannya, Prof. Moeloek mengatakan bahwa perlunya menciptakan sistem baru untuk menjamin semua orang hidup sehat. Sistem kesehatan suatu negara harus didesain sedemikian rupa sebagaimana Tuhan Yang Maha Pencipta mendesain sistem alam semesta dan sistem tubuh manusia yang begitu sempurna.  Kita harus cerdas merubah paradigma kita dalam pelayanan kesehatan. Sistem pembayaran fee for service warisan Belanda masih kita dipakai saat ini. Padahal Belanda sendiri telah berhasil berpuluh-puluh kali merubah sistem kesehatannya, membuat setiap rakyatnya dapat merasakan pelayanan kesehatan, setiap rakyat memiliki dokternya sendiri, yang dikenal dengan dokter keluarga. Oleh karena itu untuk mewujudkan kedaulatan rakyat diperlukan kesungguhan niat pemerintah untuk mendesain serta mewujudkan sistem kesehatan yang berkeadilan sosial bagi rakyat.

Setelah sistem itu diciptakan, dibutuhkan pula beragam pendekatan-pendekatan sesuai dengan kondisi georgafis dan kondisi ril kehidupan sosial masyarakat. Dan kunci utamanya adalah setiap warga memiliki dokter dan sesegera mungkin menghadirkan Jaminan Sosial Nasional yang berlaku universal, bersifat gotong royong, tanpa diskriminasi bagi seluruh rakyat Indonesia. “Tanpa jaminan soial maka tidak ada kedaulatan rakyat untuk sehat,” demikian Prof. Moeloek menutup pembicaraannya.

Disela-sela diskusi, Dr. Daeng Muh. Faqih selaku moderator mempersilahkan Dr. Soripada Mulia Lubis untuk membacakan naskah Proklamasi Kedaulatan Rakyat Indonesia untuk Sehat. Dikatakan, “…bahwa sesungguhnya kedaulatan rakyat terhadap kesehatan adalah keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan dari hajat hidup rakyat. Oleh karena itu kami memproklamirkan kedaulatan rakyat Indonesia untuk sehat dan menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia:  1. Wajib mewujudkan hak kesehatan setiap warga Negara tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk status dan latar belakang apapun. 2. Membebaskan rakyat Indonesia dari segala rasa khawatir akan biaya pelayanan kesehatan pada saat sakit. 3. Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk imperialisme dan kapitalisme di bidang kesehatan.”

Selanjutnya dikatakan bahwa “Kedaulatan rakyat untuk sehat ini harus dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Apabila diabaikan maka rakyat berhak mengecam dan bahkan tidak mempercayai mandat kekuasaan rakyat yang telah diberikan kepada pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih serius bekerja, wajib hadir di setiap permasalahan kesehatan yang dihadapi warga Negara dan senantiasa menjadikan kepentingan kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai kepentingan utama.”

Prof. Jalaludin Rakhmat pada kesempatan terakhir menyampaikan presentasi berjudul, “Attacking inequality in health sector”. Dalam pemaparannya, Kang Jalal, panggilan akrab Jalaludin Rakhmat mengemukakan, terdapat orang yang lebih dari yang lain dalam pemenuhan hak-hanya, misalnya orang kaya.  Bahwa setiap warga memiliki hak untuk sehat adalah betul, namun tidak setiap warga Negara memiliki kesempatan untuk menggunakan haknya. Hampir di seluruh Negara, masyarakat miskin lebih banyak mengalami masalah dalam pemenuhan hak-hak kesehatan. Akses, fasilitas serta tenaga kesehatan di sekitar masyarakat miskin lebih tidak memadai dan kurang terlatih, obat-obatan yang kurang tersedia dan mahal, serta tidak adanya keberanian untuk menuntut hak-hak sehat kepada pemerintah atau tenaga kesehatan ketika haknya diabaikan. Kemiskinan dan kesehatan adalah realitas kehidupan yang memprihatinkan bagi orang-orang miskin.

Diakhir penjelasannya, Kang Djalal kembali mengingatkan, mestinya kita bisa memotret realitas buram di balik pelayanan kesehatan di Indonesia.  Dicontohkan Negara Syria yang miskinnya mirip dengan Kuba, pelayanan kesehatannya ala sosialis, minimalis tapi merata untuk semua orang dan semua pelayanan.  Proklamasi kedaulatan rakyat untuk sehat menjadi tidak berarti jika tidak ditindaklanjuti oleh gerakan sosial untuk menuntut hak-hak tersebut terhadap pemerintah.

Pemerintah negara yanb berdaulat memang semestinya mengatur agar seluruh rakyat mendapatnya pelayanan kesehatan secara berdaulat pula, tanpa kecuali. Karena itu ketika menutup diskusi, penulis kembali mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, “Kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan kecuali di dalam suatu tata sosial di mana setiap orang tergantung kepada yang lain-lainnya, dan oleh karena itu tidak bisa tidak masyarakat memerlukan seseorang untuk mengatur mereka”.

Seseorang yang disepakati untuk mengatur itu disebut pemimpin atau pemerintah. Karenanya, dalam melakukan pekerjaan mengatur, pemerintah harus amanah dan berlaku adil bagi setiap warga. Sebab, bila tidak dapat menciptakan rasa aman (amanah) dan tidak berlalu adil maka dapat saja rakyat yang meminjamkan mandat kedaulatan kemudian mencabutnya.

Hal yang sederhana dapat dicontohkan dalam pratik sholat berjamaah. Sekalipun imam sholat itu telah disepakati sebelum untuk memimpin pelaksanaan sholat,  namun bila dalam perjalanan,  sang imam sering salah, keliru, lupa, maka wajib bagi jamaah untuk ‘menginterupsinya’, mengingatkannya dengan mengucapkan ‘subhanallah”. Bila telah diingatkan berkali-kali namun tetap saja salah maka sang imam sebaiknya mundur atau ditarik mundur kemudian digantikan oleh jamaah lain yang berdiri di belakangnya. Wallahu ‘alam.

Salam Sehat Indonesia.

Jakarta, 4 Agustus 2012