Kesetiakawanan Kesehatan; Alternatif Penanggulangan Masalah Kesehatan Di Indonesia

dr. Zaenal Abidin, MH.

Oleh: Zaenal Abidin

Sejak berabad-abad lalu Indonesia dikenal sebagai negeri makmur yang amat subur. Karena kemakmuran dan kesuburannya sehingga menjadi magnet tersendiri bagi bangsa Eropa dan Timur Asing untuk datang berdagang hasil bumi di kepulauan nusantara yang bernama Indonesia. Dari sisi lain, rakyat Indonesia pun terkenal ramah dengan sifat kegotong-royongannya. Suatu keinginan untuk menghadirkan diri bersama warga masyarakat yang lain, yang juga sering dikenal kekeluargaan. Dalam suasana kekeluargaan inilah kemudian muncul semangat saling memberi dalam bentuk kesetiakawanan.

Namun demikian, berita Kompas.Com (1/3-2008) membuat kita semua merasa terpukul, seorang ibu yang tengah hamil 7 bulan, Daeng Basse (27) dan anaknya Fahril (4) “diduga” meninggal karena kelaparan di Makassar, sementara anaknya, Salma (9) dan Aco (3) dalam keadaan kritis dirawat di rumah sakit. Suaminya yang tukang becak pun sedang sakit dan juga dirawat di rumah sakit. Masih dari Kompas.Com (14/3-2008), dua kakak beradik, Mutiara (8 bulan) dan Fuadi Rosyid (4 bulan)  tewas di tangan ibunya sendiri (35) setelah dibenamkan di bak mandi.

Kedua berita di atas sungguh sangat memilukan hati.  Belum lagi berita media belakangan ini, hampir setiap hari menyuguhkan banyaknya bayi dan balita yang masuk menderita gizi buruk.  Meski demikian, Menkes RI, Siti Fadilah Supari yang diberitakan oleh Kompas.Com (10/3-2008)  menyatakan bahwa kasus gizi buruk sudah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Data terakhir menurut beliau menunjukkan jumlah balita dengan gizi kurang dan gizi buruk mencapai 4,1 juta jiwa.

Berdasarkan data Depkes, pada tahun 2004, jumlah anak balita gizi kurang dan gizi buruk sebanyak 5,1 juta jiwa. Pada tahun 2006, jumlah anak balita bergizi kurang dan buruk turun jadi 4,28 juta anak, dan 944.246 orang di antaranya berisiko gizi buruk. Pada tahun 2007, jumlah anak balita bergizi kurang dan buruk turun lagi jadi 4,13 juta anak, dan 755.397 orang di antaranya tergolong risiko gizi buruk. Meski data ini menunjukkan adanya penurunan angka gizi buruk namun masalah ini tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius di Indonesia.

Kelangkaan BBM yang terjadi akhir-akhir ini, ditengarai akan semakin menambah beban masyarakat , terutama kalangan bawah. Belum lagi bila dalam waktu dekat terjadi kenaikan harga BBM akibat pengaruh kenaikan harga minyak dunia, tentu hal ini akan memperparah perekonomian rakyat. Kenaikan BBM hampir bisa dipastikan akan berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok yang kemudian diikuti oleh yang lain termasuk transportasi. Keadaan ini menjadi semakin kompleks karena di sisi lain perekonomian atau income rakyat tidak mengalami perbaikan secara signifikan.

Hal di atas berarti rakyat semakin mengalami kesulitan hidup. Mereka semakin sulit membeli/memperoleh kebutuhan hidup sehari-harinya, yang kemudian berdampak terhadap kondisi kesehatannya. Daya beli yang rendah mengakibatkan tidak memiliki kesempatan untuk memilih zat gizi yang mereka butuhkan. Terjadilah keadaan gizi buruk, mudah sakit, sampai meninggal dunia, yang terutama dialami oleh bayi, balita atau bahkan ibu hamil dan menyusui. Khusus bagi ibu hamil dan menyusui, dikhawatirkan anaknya akan mengalami masalah yang serius. Bagi bayi dan anak yang hidup pun akan mengalami berbagai dampak yang kurang baik, misalnya pertumbuhan yang terhambat dan berkurang kecerdasannya.

Kondisi di atas bila ditinjau dari perspektif HAM, maka akan dijumpai bahwa hak atas hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (non-derogable rights), termasuk ketika negara dalam keadaan darurat. Karena itu kematian bayi dibalik sejumlah kasus gizi buruk akibat kekurangan pangan merupakan pertanda lemahnya pelayanan publik suatu negara. Hal ini juga mengindikasikan terjadinya perampasan hak hidup anak-anak di negara tersebut. Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik secara jelas menegaskan: ” Setiap orang dilekati hak atas hidup. Hak atas hidup harus dilindungi oleh hukum. Tiada seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang dirampas hidupnya. Hak hidup memiliki dimensi yang sangat luas, tidak boleh hanya direduksi pada permasalahan perlindungan atas hak politik dari tindakan pembunuhan sewenang-wenang”.

Lebih lanjut, adanya hak atas kesehatan, yang selain mencakup pelayanan kesehatan yang layak, juga termasuk mengenai akses terhadap air minum yang sehat, sanitasi yang layak, ketersediaan pangan yang aman, nutrisi dan perumahan, dan lingkungan yang layak sebagai hak kesehatan yang mendasar. Sehingga, apabila hal ini tidak terpenuhi maka juga berdampak terhadap terjadinya pelanggaran atas standar pemenuhan hak atas kesehatan.

Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai instrumen hukum HAM juga secara spesifik menjamin hak asasi anak (international bill of child rights), yang telah menjadi bagian hukum positif negara RI, juga telah mengatur jaminan berupa:

  1. Setiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan dan negara harus menjamin sampai pada jangkauan semaksimal mungkin ketahanan dan perkembangan anak (Ps. 6).
  2. Setiap anak mempunyai hak atas penikmatan standar kesehatan yang paling tinggi melalui jaminan: (a) penyediaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan penekanan pada perawatan kesehatan primer, (b) memerangi penyakit dan kurang gizi dan (c) penyediaan pangan bergizi yang memadai dan air minum bersih.
  3. Setiap anak mempunyai hak atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (Ps. 27).

Memang selama ini, masalah kesehatan rakyat, terutama bagi yang rentang terhadap penyakit, misalnya anak akibat kemiskinan, masih bisa ditanggulangi oleh pemerintah dari dana yang bersumber dari APBN atau APBD. Namun, sebanyak apa pun dana yang dimiliki oleh negara, tetap saja akan terus menyusut apabila tidak ada upaya lain (upaya alternatif) untuk mengatasi masalah tersebut.  Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan kembali menumbuhkan kesetiakawanan (solidaritas sosial) masyarakat.

Kesetiakawanan adalah suatu nilai yang harus terus ditumbuhkan guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya saling menyayangi, berbagi, mau memberi dan membangun tanpa membedakan suku, agama, latar belakang profesi dan identitas lainnya. Nilai adalah sesuatu yang bersifat rohani, memberikan makna kepada sesuatu atau seseorang dan karena itu mendorong dan memotivasi orang untuk mewujudkannya dalam tindakan tertentu. Kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan nilai, dan dengan itu kita dan hidup kita menjadi berarti. Kalau nilai itu menjadi nilai bersama, maka dia akan mempererat satu kelompok masyarakat dalam pikiran dan tindakan yang sama. Berdasarkan pertimbangan ini, maka dapat dikatakan bahwa nilai kesetiakawanan adalah sesuatu yang terasa sangat vital di dalam kehidupan masyarakat tradisional kita. Kehidupan hanya mungkin apabila ada kesetiakawanan.

Kesetiakawanan sebagai suatu nilai dapat kita jumpai di setiap kelompok-kelompok komunitas dalam masyarakat kita dan telah dijadikan sebagai nilai-nilai luhur dalam komunitas tersebut,  yang sering dikenal kearifan lokal. Oleh karena itu, yang perlu bagi kita adalah bagaimana merajut kembali, menumbuhkan, dan mengembangkan kearifan tersebut menjadi sebuah gerakan kesetiakawanan kesehatan sehingga dapat menjadi modal utama dalam menyelesaikan masalah kesehatan di Tanah Air saat ini dan di masa mendatang.

Gerakan “Kesetiakawanan Kesehatan” adalah suatu gerakan penyadaran yang diharapkan mampu mengetuk solidaritas masyarakat untuk menghimpun segenap potensi yang ada padanya, kemudian secara bersama-sama, bahu membahu dalam menanggulangi permasalahan kesehatan di Tanah Air. Gerakan ini diorientasikan pada Paradigma Sehat. Mencegah agar rakyat yang sehat  tidak jatuh sakit dan merawat yang sakit agar tidak semakin bertambah sakit dan lekas sembuh (sehat).

Sebagai gerakan moral masyarakat yang menghimpun potensi masyarakat, maka sudah barang tentu yang terlibat di dalamnya bukan hanya individu-individu yang ada di dalam masyarakat itu, tetapi juga institusi lain, seperti organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga sosial, pers, dan dunia usaha. Keterlibatan dunia usaha dalam  Gerakan Kesetiakawanan Kesehatan akan sangat menguntungkan demi terciptanya lingkungan yang baik bagi dunia usaha, sekaligus menciptakan keseimbangan dan keserasian yang harmonis antara masyarakat dengan pengusaha.

Jakarta, 18 April 2012