“Peduli Kesehatan Diri” : Konsep Baru Pembangunan Kesehatan

dr. Zaenal Abidin, MH. – Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia 2012-2015 dan Salah Satu Pendiri Yayasan Gema Sadar Gizi 2010)

Oleh: Zaenal Abidin

Bulan Februari merupakan bulan dengan curah hujan yang tinggi. Banjir mulai mengancam beberapa daerah di Indonesia. Perubahan cuaca yang ekstrim ini akan mengubah bionomik agen penyakit yang memungkinkan penyebaran penyakit ke manusia. Penyakit tropis seperti demam berdarah, pes, malaria, diare dan lainnya mulai menjangkiti warga. Apalagi saat ini dengan merebaknya penyakit yang disebabkan oleh virus Corona yang beasal dari negari China, tepatnya Wuhan. Kita belum tahu sampai kapan masyarakat kita akan menghadapi penyakit-penyakit tersebut. Sudah cukup banyak yang telah dilakukan, tapi hasilnya belum menggembirakan.

Kesehatan dalam perspektif ilmu kesehatan masyarakat merupakan hasil keseimbangan antara faktor agen penyakit, lingkungan, dan individu itu sendiri. Ketiga faktor ini saling mempengaruhi. Faktor individu memegang peranan yang penting. Individu memiliki kemampuan untuk mengetahui dan memahami segala hal yang akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Dalam konteks kesehatan, pengetahuan dan pemahaman individu terhadap ancaman penyakit di sekitarnya akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku individu dalam mencegah penyakit, misalnya dengan merekayasa lingkungan ataupun menggunakan sarana pelayanan kesehatan.

Di Indonesia, konsep pembangunan kesehatan masih menggunakan pola provider driven yaitu upaya kesehatan kepada masyarakat diberikan secara formal melalui konsep pelayanan kesehatan terstruktur (primary, secondary, tertiary). Konsep ini dianggap gagal karena lemahnya partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh primary health care (puskesmas) sebagai lini terdepan sejak lama telah “disulap” menjadi unit pelayanan yang lebih mengedepankan aspek kuratif. Di tambah lagi, semakin terjadinya penguatan pelayanan medik dalam pelayanan kesehatan sekunder (rumah sakit) dan tersier (rumah sakit yang lebih subspesialis), dengan diberi beban menangani banyak masalah kesehatan.

Melimpahkan beban besar masalah kesehatan kepada tenaga medis tentu kurang menguntungkan. Kita semua tahu bahwa jumlah tenaga medis dan produksinya sangat terbatas. Kebiasaan kita termasuk pemerintah, setiap menghadapai masalah kesehatan, selalu terfokus kepada tenaga medis, dokter, terutama dokter spesialis. Dokter spesialis terlalu sering diperankan sebagai penyerang di sektor serang. Padahal posisi mereka sebenarnya berada di sektor pertahanan. Kini dengan adanya wabah Virus Corona, kerap terdengar pernyataan dokter spesialis yang berkata; “kalau yang ringan-ringan janganlah bawa kepada kami. Kasihlah ke kami yang berat-berat saja.” Artinya, dokter tersebut sangat menyadari dirinya sebagai pemain di belakang, disektor pertahanan. Mereka pun ingin bekerja maksimal sesuai komptensi dan kewenangannya untuk mengurus yang berat-berat, yang tidak mungkin diatasi oleh yang lain.

Sistem kesehatan dan pelayanan kesehatan kita harus segera ditata dan diperbaiki.  Sistem kesehatan dan pelayanan kesehatan harus dibuat pembagian tugas dalam urusan kesehatan. Harus jelas apa tugas pemerintah, tugas tenaga medis dan timnya, mana tugas tenaga kesehatan masyarakat, dan mana tugas tenaga kesehatan lainnya. Perlu dipertgas peran pelayanan kesehatan masyarakat dan peran pelayanan medis (kedokeran). Sebab, tidak mungkin tenaga medis terutama dokter spesialis diperankan di segala lini. Padahal tenaga kesehatan kita sangat banyak macamnya, dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing. Bayangkan saja, bila seorang dokter atau dokter spesialis yang sedang ditugaskan disektor serangan, sementara ada pasien yang perlu ditangani di sektor pertahanan (di rumah sakit) maka ia terpaksa harus berlari kencang untuk kembalik ke sektor pertahanan. Kita bisa memastikan bahwa tenaga dokter atau dokter spesialis tersebut akan merasa kelelahan.

Sistem yang kurang tertata akan membuat hampir semua tenaga kesehatan terpaku pada tembok bangunan puskesmas yang menjadi tempat pelayanan kuratif dan di rumah sakit. Sedangkan entitas masyarakat di luar tembok itu seakan kehilangan arah terhadap apa yang mesti dihindari dan apa yang mesti dilakukan untuk memelihara kesehatannya. Hubungan yang terbangun hanya sebatas pada saat sakit dan sakit lagi. Sementara hak asasi manusia tertinggi dalam kesehatan adalah hak untuk hidup sehat dan menjaga kondisi kesehatannya, bukan hak untuk diobati pada saat mereka sakit. Perlu diingat, bahwa pemerintahan suatu negara dibentuk untuk memenuhi hak tertinggi atau hak untuk hidup sehat setiap rakyatnya.

Berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan tertinggi masyarakat, semestinya pemerintah dan rakyat bergerak bersamaan menuju titik temu pelayanan dalam rangka pemenuhan hak untuk hidup sehat. Rakyat yang mempunyai hak tertinggi sedangkan pemerintah yang memiliki kewajiban konstitusional untuk memenuhinya. Persoalan di negeri kita sampai saat ini adalah sering kali rakyat bersifat pasif akan hak hidup sehatnya. Setelah sakit baru menyadarinya, sementara itu pihak pemerintah juga sering lupa akan kewajibannya. Pepatah “sedia payung sebelum hujan” masih jadi retorika belaka. Paradigma sehat belum menjadi semangat bersama dalam pembangunan kesehatan.

Partisipasi masyarakat haruslah diberikan tempat dalam upaya kesehatan. Tentu saja setelah terlebih dahulu diberi bimbingan, pendampingan atau difasilitasi oleh pemerintah. Pola provider driven perlu dialihkan menjadi community driven di mana “kemandirian kesehatan” masyarakat harus dijadikan sebagai sebuah paradigma. Konsep pembangunan kesehatan harus diarahkan pada konsep peduli kesehatan diri yang sejalan dengan paradigma sehat. Dimana fokus pembangunan kesehatan bukan hanya pada upaya kesehatan yang formal melalui tingkatan pelayanan yang ada, tetapi juga bagaimana individu dapat mengidentifikasi masalah kesehatannya, mengambil keputusan dan memberikan perhatian pada hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dirinya.

Spirit tersebut di atas dapat ditularkan pada lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga melahirkan community empowerment (pemberdayaan masyarakat) yang berujung pada community participation (partisipasi masyarakat). Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat menekankan sikap dan perilaku masyarakat untuk sadar, mau, dan mampu hidup sehat. Dengan menggunakan konsep ini, upaya kesehatan akan berjalan lebih efektif dan efisien termasuk dalam hal pembiayaan kesehatan.

Di era yang lalu, model partisipasi masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas dan sederhana, dilakukan melalui kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu). Akan tetapi, posyandu kurang berjalan maksimal dikarenakan jauhnya jarak antara posyandu dan tenaga kesehatan. Selain itu, dalam berbagai kegiatan posyandu lebih banyak dikerjakan oleh petugas kesehatan, sehingga konsep terpadu menjadi abstrak. Tidak jelasnya konsep terpadu yang menjadi slogan posyandu, banyak kalangan yang mengusulkan agar layanan posyandu lebih baik diganti atau diambil alih oleh suatu institusi kesehatan lain yakni praktik dokter berbasis kompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan primer yang merupakan first point of contact masyarakat dalam hal pemeliharaan kesehatan yang berperan sebagai medical provider, manager, decision maker, community leader dan communicator. Mereka diharapkan secara berkala terjun ke lingkungan masyarakat untuk mengedukasi, berkomunikasi, bercurah pendapat dan memfasilitasi masyarakat untuk mengambil segala keputusan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tanpa mengesampingkan aspek sosial dan budaya lokal.

Meskipun demikian, pelayanan kesehatan seperti ini tetap saja menggunkan spirit dan pendekatan pelayanan medis, hanya dengan sasaran yang lebih besar, yakni keluarga. Tentu yang paling tepat adalah mengembalikan fungsi puskesmas sebagaimana konsep awal dibentuknya, yakni fokus untuk pelayanan kesehatan masyarakat, yang berada di luar tembok bangunan.

“Peduli Kesehatan Diri” sebagai konsep baru pembangunan kesehatan merupakan rangkaian komprehensif dari upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif dari segala lini baik individu maupun masyarakat. Konsep ini berfokus pada masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pada yang sakit, menitikberatkan pada pencegahan primer dan memungkinkan keterlibatan lintas sektor kesehatan. Titik berat pembangunan kesehatan dialihkan dari yang sebelumnya fokus di sektor hilir yaitu pelayanan medik, oleh tenaga medis (dokter dan dokter gigi) dan timnya berpindah ke sektor hulu yaitu pemberdayaan kesehatan masyarakat, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya, yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding tenaga medis.

Harapan terbesar dari konsep “Peduli Kesehatan Diri” adalah dokter dan timnya tidak lagi menunggu kehadiran “orang sakit” tetapi dikunjungi oleh “orang sehat” yang peduli akan kesehatannya. Mereka datang karena ingin berkonsultasi tentang kondisi kesehatannya untuk tetap hidup sehat. Kondisi ini akan terjadi bila pemerintah dan masing-masing tenaga kesehatan telah berperan sesuai kewenangan dan kompetensinya untuk menyehatkan masyarakat.

Mudah-mudahan konsep “Peduli Kesehatan Diri” yang merupakan rangkaian komprehensif dari upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif ini dapat menjadi jawaban atas segala permasalahan kesehatan kita dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Griya Madani I, 11 April 2020

(Penulis adalah Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia periode 2012-2015 dan Salah Satu Pendiri Yayasan Gema Sadar Gizi, Tahun 2010)