Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan

dr. Zaenal Abidin, MH. – Ketua Umum PB. Ikatan Dokter Indonesia 2012-2015 dan Salah satu Pendiri Yayasan Gema Sadar Gizi 2010

Oleh: Zaenal Abidin

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengadopsi pertanggungjawaban korporasi yang terdapat pada Pasal 45, 46 dan 47. Pasal 45 menyebutkan bahwa, apabila perbuatan pidana atau tindakan pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dilakukan dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 47 menyatakan perbuatan pidana atau tindakan pidana yang dilakukan badan hukum atau korporasi serta pengurusnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56, akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ini , terhadap pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tata tertib sebagai berikut:

  1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau
  2. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, dan/atau
  3. Perbaikan akibat tindak pidana, dan/atau
  4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
  5. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
  6. Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Kendala penerapan ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 ini karena beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini tidak mengatur bagaimana cara pelaksanaan putusan terhadap korporasi apabila korporasi tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Sementara KUHP tentang Aturan Umum yang memberi landasan pengertian-pengertian hukum secara umum tersebut, belum mengatur masalah korporasi.

Kendala lain, dapat timbul apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh perusahaan milik pemerintah atau negara, misalnya BUMN yang melakukan pencemaran, maka dengan sendirinya jaksa harus memberlakukan BUMN itu seperti/sama dengan perusahaan lain, agar tidak terjadi pembedaan di depan hukum.

Setidaknya ada dua bahaya yang selalu mengintai kelestarian lingkungan, yakni pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997). Sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (Pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997).

Perbedaan antara keduanya memang tidak terlalu prinsipil, sebab setiap orang yang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan sebaliknya. Bedanya, hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.

Kerugian yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan dapat dalam bentuk:

  1. Kerugian ekonomi dan sosial (economic and social in jury)
  2. Gangguan sanitasi (sanitary hazard)

Proses terjadinya pencemaran:

Pengotoran ==> Pembusukan ==> Menurunnya kualitas ==> Pengotoran ==> Mengurangi & Melemahkan daya penggunaannya ==> Pencemaran (Pollution Demage)

Salah satu contoh pencemaran lingkungan adalah kebisingan. Pencemaran kebisingan disebabkan oleh suara yang tidak diinginkan. Dampak bising pada manusia ada dua macam: Dampak langsung dan dampak tidak langsung.

Dampak langsung:

  • Mengganggu konsentrasi berpikir dan mengambil keputusan
  • Mengganggu pembicaraan
  • Gelisah dan cepat lelah

Dampak tidak langsung:

  • Menimbulkan ketulian yang tidak terasa
  • Menimbulkan tekanan darah tinggi
  • Menimbulkan perubahan psikologis pada manusia dan hewan.

Derajat kebisingan dipengaruhi oleh faktor:

  1. Kebisingan kontinyu dengan frekuensi luas
  2. Kebisingan kontinyu dengan frekuensi sempit
  3. Kebisingan terputus
  4. Kebisingan impulsif
  5. Kebisingan impulsif berulang

Perlu disadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Karena itu perlu perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan dampak tersebut maka diperlukan berbagai instrumen hukum lingkungan seperti: Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), Program kali bersih (PROKASIH), Baku mutu lingkungan (BML), dll.

AMDAL merupakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Karena itu seharusnya AMDAL itu dilakukan seawal mungkin dalam daur proyek, yaitu bersama-sama dengan eksplorasi, telaah kelayakan rekayasa dan telaah kelayakan ekonomi, sehingga AMDAL menjadi sebuah komponen integral dalam telaah kelayakan proyek.

Pertanyaan yang seringkali muncul adalah, mengapa AMDAL seringkali tidak efektif? Jawaban dari pertanyaan tersebut ialah:

  1. Pelaksanaan AMDAL yang terlambat sehingga tidak dapat lagi mempengaruhi perencanaan proyek, termasuk penganggarannya.
  2. Kurangnya pemahaman pihak pelaksana sehingga AMDAL dilaksanakan sekedar untuk memenuhi peraturan perundang-undangan atau bahkan dibuat untuk membenarkan suatu proyek.
  3. Belum cukup berkembangnya teknis AMDAL untuk dapat dibuatnya yang relevan dengan rekomendasi yang spesifik.
  4. Kurangnya keterampilan Komisi AMDAL untuk memeriksa laporan.
  5. Belum adanya pemantauan yang baik.

Sedang Analisis dampak lingkungan (ANDAL) merupakan telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Dengan ANDAL, akan dapat diketahui dampaknya terhadap lingkungan, sehingga secara dini dapat dimonitor dan dicegah kemungkinan kerusakannya. Hal ini berarti telah dilakukan upaya perlindungan terhadap lingkungan dengan berbagai kehidupan di dalamnya.

Selanjutnya, mengapa kita perlu PROASIH? PROASIH dimaksudkan untuk menurunkan jumlah beban zat pencemar. Karena itu tujuan PROASIH adalah untuk mencapai kualitas air sungai yang baik, sehingga dapat meningkatkan fungsi sungai dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan terciptanya sistem kelembagaan yang mampu melaksanakan pengendalian pencemaran air secara efektif dan efisien serta untuk mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengendalian pencemaran air. Keberhasilan PROKASIH bertumpuh pada tiga faktor:

  1. Kemampuan untuk memfokuskan PROKASIH pada kegiatan yang terbatas.
  2. Konsistensi tindakan oleh pimpinan daerah.
  3. Kejelasan tindakan oleh pimpinan daerah

Pengusaha atau para industrian juga wajib mengetahui hal di luar jangkauan pasar (produksi dan konsumsi). Ia harus memperhitungkan segala sesuatu yang mungkin timbul dari pabriknya. Karena itu sangat penting adanya Baku Mutu Lingkungan (BML). Dalam BML dikenal istilah “Polluter must Pay Principle” (PPP), yaitu si pencemar (pengusaha) diharuskan memperhitungkan dan mengeluarkan biaya-biaya atas pencemaran yang ditimbulkan dari aktivitas produksi. Dengan prinsip ini diharapkan para insdustrian dengan sendirinya berikhtiar untuk meminimalkan standar kualitas lingkungan yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan betul-betul diperhatikan.

Dalam hal menentukan telah terjadi pencemaran maka lazim di gunakan dua sistem BML:

  1. Ketentuan Effluent Standard, yaitu kadar maksimum limbah yang diperbolehkan waktu meninggalkan pabrik. Kadar atau mutu buangan/limbah pabrik sewaktu-waktu dapat diketahui/dilihat berdasarkan sistem deteksi yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu di sekitar pabrik, biasanya pada pipa pembuangan limbah atau pada mulut pipa asap pabrik. Satuan ukuran dinyatakan, misalnya dengan PPM (part per million, bagian perjuta satuan). Kadang disebut kadar BOD (Biological Oxygen Demand, yaitu kebutuhan oksigen biologis) adalah 200 ppm, maka kadar buangan BOD adalah 200 satuan perjuta satuan air, misalnya untuk air sungai.
  2. Ketentuan Stream Standard, penentuan standar batas untuk sumber daya tertentu, seperti badan-badan sungai, danau, waduk, perairan pantai, dll.

Penerapan ketentuan BML lebih memudahkan, bukan hanya berkaitan dengan pembinaan lingkungan, namun juga sangat penting bagi masyarakat yang mengalami/korban. Masyarakat dapat dengan mudah mengidentifikasi pencemaran-pencemaran yang terjadi, selain karena industri telah sedemikian rupa melengkapi sarana-sarana pengontrol/deteksi bahan-bahan buangan yang berasal dari aktivitasnya. Karena identifikasi dapat dilakukan dengan sangat mudah bila terjadi pencemaran maka dengan mudah pula untuk diajukan ke pengadilan.

Ketiadaan sistem BML akan menimbulkan kesulitan ganda, seperti:

  1. Pihak pabrik tidak mengetahui apakah buangan/limbahnya yang bersumber dari kegiatan pabriknya telah menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan.
  2. Pihak pabrik sulit mengatasi pencemaran yang berasal dari pabriknya karena tidak mudah menentukan dan membayangkan akan terjadi pencemaran.
  3. Bagi masyarakat sebagai “potential victim,” juga sulit mengetahui ada tidaknya pencemaran/penurunan kualitas ekosistem di lingkungannya.
  4. Dalam mengajukan gugatan pertanggungjawaban, masyarakat yang menjadi korban juga tidak mudah mendapatkan kompensasi.

BML  adalah batas atau kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat dalam media lingkungan sehingga dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Seperti, air digolongkan peruntukannya.

Pengrusakan lingkungan, berdasarkan peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua:

  1. Kerusakan terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia.
  2. Disebabkan oleh pencemaran, baik yang berasal dari air, udara, maupun tanah.

Tahun 1987 The World Commission on Environmental and Development (WCED) sebagai suatu lembaga yang dibentuk PBB untuk mempublikasikan dokumen Our Common Future (hari depan kita bersama), yang memuat analisis dan saran bagi proses pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Kehadiran konsep paradigma ini maka kebijaksanaan lingkungan dunia mengalami perubahan yang cukup mendasar, yakni “konsep pembangunan berwawasan lingkungan (developmentalism) yang lebih menekankan pada intra generation equality maupun extra generation equality dalam pembangunan lingkungan.

Indonesia pun untuk pertama kalinya menuangkan konsep paradigma tersebut ke dalam kebijaksanaan nasional melalui Keppres No.13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan TAP MPR No.II/MPR/1989 tentang  Garis-garis Besar Haluan Negara. Sejak itu pula pembangunan berkelanjutan telah mempunyai dasar hukum dalam kebijaksanaan nasional.

Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang mencukupi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga hal penting:

  1. Pengelolaan sumber alam secara bijaksana;
  2. Pembangunan berkesinambungan sepanjang masa;
  3. Peningkatan kualitas hidup.

Menurut Surna T. Djajadiningrat, pencapaian pembangunan berkelanjutan mensyaratkan:

  1. Suatu sistem politik yang menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.
  2. Suatu sistem ekonomi yang mampu surplus serta pengetahuan teknis berdasarkan kemampuan diri dan berlanjut.
  3. Suatu sistem sosial yang memberikan penyelesaian bagi ketegangan-ketegangan yang muncul akibat pembangunan yang tidak selaras.
  4. Suatu produksi yang menghormati kewajiban untuk melestarikan ekologi bagi pembangunan.
  5. Suatu sistem teknologi yang dapat menemukan secara terus-menerus jawaban-jawaban baru.
  6. Suatu sistem internasional yang dapat membantu perkembangan hak-hak perdagangan dan hubungan yang berlanjut.
  7. Suatu sistem administrasi yang luwes dan mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri.

Dengan demikian pembangunan berkelanjutan bukanlah tingkat keselarasan yang tetap, tetapi berupa sebuah proses pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan yang konsisten dengan kebutuhan hari depan dan hari ini, sehingga pembangunan berkelanjutan akan bersandar pada KEMAUAAN POLITIK.

Pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor:

  1. Kondisi sumber daya alam.
  2. Kualitas lingkungan.
  3. Faktor kependudukan.

Sumber alam, ada yang dapat diperbaharui (renewable resource) seperti kayu, tumbuh-tumbuhan, dll. dan ada yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable resource) seperti batu bara, minyak bumi, bahan tambang, dll.  Untuk pengelolaan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui, semuanya perlu memperhatikan hal berikut:

  1. Keterbatasan jumlah dan kuantitas sumber alam.
  2. Lokasi sumber alam serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
  3. Pembangunan sumber alam yang tidak boros.
  4. Dampak negatif pengolaan berupa limbah dipecahkan secara bijaksana, termasuk ke mana membuangnya, dan sebagainya.

Pengembangan tata ruang

Untuk menyerasikan sumber alam bagi kebutuhan manusia perlu diupayakan penatagunaan ekosistem yang dicerminkan dalam penatagunaan ruang. Sasaran dari penatagunaan ruang meliputi tatanan penyediaan peruntukan pembangunan tanah, air, udara, dan sumber daya lainnya, untuk meletakkan kegiatan pembangunan pada tempatnya yang sesuai secara fisik dan hukum. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sangat penting dan strategis. Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 mengatakan, ”Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Bersamaan dengan hak di atas melekat pula kewajiban “memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran.” Karena itu diperlukan adanya penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan tentang lingkungan hidup. Pendidikan atau promosi lingkungan hidup dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat, tokoh masyarakat dan para pengambil kebijakan melalui jalur formal maupun non formal.

Audit lingkungan

Audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasikan, periodik, dan obyektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian penataan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan.

Perbedaan AMDAL dan Dokumen Audit Lingkungan. AMDAL adalah dokumen yang bersifat terbuka untuk umum. Sedangkan dokumen audit lingkungan adalah merupakan milik perusahaan dan bersifat rahasia. Kerahasiaan dokumen audit lingkungan tidaklah bersifat mutlak. Tidak tertutup kemungkinan dapat dibuka sebagai sumber informasi bagi kepentingan umum dan pemerintah khususnya, termasuk menilai tingkat ketaatan perusahaan.

Manfaat audit lingkungan, antara lain:

  1. Mengidentifikasi risiko lingkungan.
  2. Sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan.
  3. Menghindari kerugian finansial karena penutupan usaha atau publikasi oleh pemerintah.
  4. Mencegah terhadap tekanan sanksi hukum.
  5. Meningkatkan kepedulian lingkungan para pemimpin/penanggung jawab kegiatan dan staf.
  6. Mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya, misalnya melalui konservasi daur ulang.
  7. Menyediakan laporan audit lingkungan bagi perusahaan, kelompok pemerhati lingkungan, pemerintah dan media massa, dan
  8. Menyediakan informasi yang memadai bagi perusahaan asuransi, lembaga keuangan, dan pemegang saham.

Secara spesifik manfaat audit lingkungan dibagi dua:

  1. manfaat manajemen, yaitu upaya meningkatkan kualitas manajemen lingkungan oleh pengusaha;
  2. manfaat penataan, yaitu untuk mencegah dikenakan sanksi hukum berdasarkan syarat dalam izin kegiatan, misalnya AMDAL dan kemungkinan ditutup.

(Penulis adalah Ketua Umum PB. Ikatan Dokter Indonesia, periode 2012-2015 dan Salah satu Pendiri Yayasan Gema Sadar Gizi ,Tahun 2010)

Griya Madani I, 20 Februari 2020