Determinan Kesehatan

dr. Zaenal Abidin, MH. – Ketua Umum PB. Ikatan Dokter Indonesia 2012-2015 dan Salah satu Pendiri Yayasan Gema Sadar Gizi  2010

Oleh: Zaenal Abidin

Menurut teori klasik Hendrik L. Blum (1974) ada empat determinan utama yang mempengaruhi derajat kesehatan individu, kelompok atau masyarakat. Keempat determinan secara berturut-turut menurut besarnya pengaruh terhadap kesehatan:

  1. Lingkungan, baik lingkungan fisik maupun non fisik (sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya.
  2. Perilaku;
  3. Pelayanan kesehatan;
  4. Keturunan atau herediter

Derajat kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, dibedakan pula antara derajat kesehatan individu, kelompok atau masyarakat. Hal ini dapat dimengerti karena memang derajat kesehatan individu dan masyarakat atau kelompok berbeda.

Determinan lingkungan pun dibedakan menjadi dua. Lingkungan fisik (seperti: cuaca, iklim, sarana, prasarana, dan sebagainya), dan lingkungan non fisik (seperti: sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya).

Determinan untuk kesehatan masyarakat dan kelompok mungkin saja sama, namun untuk kesehatan individu, disamping empat faktor tersebut di atas, juga faktor internal individu berperan, misalnya: umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan sebagainya, disamping faktor herediter.

Bila pelajari dan dianalisa lebih lanjut determinan kesehatan itu sebenarnya adalah faktor yang berada di luar kehidupan manusia, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri.

Di samping determinan derajat kesehatan yang telah dirumuskan Blum tersebut, masih ada faktor lain yang mempengaruhi atau menentukan terwujudnya kesehatan seseorang, kelompok atau masyarakat.

Dalam Piagam Ottawa (Ottawa Charter, 1986) faktor-faktor menentukan atau determinan yang dimaksud disebut sebagai prasyarat kesehatan (prerequisites for health).

Prasyarat kesehatan tersebut terdiri dari 9 faktor:

  1. Perdamaian atau keamanan (peace).
  2. Tempat tinggal (shelter).
  3. Pendidikan (education).
  4. Makanan (food).
  5. Pendapatan (income).
  6. Ekosistem yang stabil dan seimbang (a stable ecosystem).
  7. Sumber daya yang berkesinambungan (sustainable resources).
  8. Keadilan sosial (social justice).
  9. Pemerataan (equity).

Dalam mempengaruhi kesehatan, faktor-faktor di atas tidaklah berdiri sendiri, melainkan bersama-sama atau secara akumulatif, karena masing-masing faktor saling mempengaruhi.

Selain Teori Klasik Hendrik L. Blum (1974) yang  mengemukakan empat determinan kesehatan masyarakat di atas, tahun 1991 Dahlgren dan Whitehead,  juga mengemukakan determinan kesehatan yang terdiri dari:

  1. Aspek sosial budaya dan lingkungan.
  2. Kondisi kehidupan dan pekerjaan (terdiri dari pangan, pendidikan, lingkungan pekerjaan, pengangguran, ketersediaan air, kualitas sanitasi, pemukiman dan kualitas pelayanan).
  3. Jejaring sosial dan komunitas.
  4. Gaya hidup perorangan.
  5. Umur, jenis kelamin dan faktor keturunan.

Berkembangnya ilmu kesehatan tersebut merupakan konsekuensi logis, sekaligus antisipasi dari kompleksitas problematika kesehatan. Antisipasi mulai dilakukan oleh para ahli yang mengikuti rekomendasi WHO 1986 dalam menanggulangi masalah kesehatan. Menurut WHO, problematika kesehatan dapat diatasi melalui:

  1. Penguatan kapasitas masyarakat
  2. Penguatan keterampilan individu
  3. Penguatan akses (masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan)
  4. Mendorong tumbuhnya kebijakan berwawasan kesehatan.

Kebijakan publik Berwawasan Kesehatan

Kebijakan publik berwawasan kesehatan adalah seperangkat kebijakan, peraturan maupun regulasi yang menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Kebijakan publik ini akan mendorong terwujudnya lingkungan fisik, maupun lingkungan sosial budaya yang mendukung, yang memungkinkan setiap insan hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong, mempengaruhi setiap sektor, utamanya sektor pemerintah untuk senantiasa mengedepankan pentingnya kesehatan dalam setiap formulasi kebijakannya.

Pemerintah memiliki jangkauan yang sangat luas, serta ditunjang oleh kekuasaan dan anggaran yang besar dalam menyelenggarakan program berwawasan kesehatan. Karena itu keberhasilan program kesehatan juga masih banyak bergantung peran, komitmen, kebijakan pemerintah. Banyak contoh untuk menunjukkan hal ini, sebut saja soal rokok.

Berkaitan dengan kebijakan mengenai bahaya rokok, sikap pemerintahnya terbelah. Satu sisi terlihat berusaha keras mencegah agar rakyat tidak merokok, dengan memasang iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok, namun di sisi lain pemerintah pun masih mengharap cukai rokok. Akibatnya akan:

  1. Meningkatkan rata-rata jumlah orang yang mengkonsumsi rokok perhari.
  2. Menambah jumlah perokok pemula.

Kebijakan publik berwawasan kesehatan adalah suatu konsep yang dapat diinterpretasikan memiliki dua pengertian. Pengertian salah satu sisi sebagai sesuatu yang menarik dikonsumsi. Namun di sisi lainnya dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengancam, terutama bagi pihak yang  tidak memperoleh manfaat langsung atau bahkan bisnisnya terganggu dari kebijakan tersebut.

Revitalisasi Nilai Azasi Kesehatan

Pada mulanya kesehatan hanya dimaknai atau mencakup aspek sehat fisik, terbebas dari penyakit dan kecacatan, tidak merasa sakit dan secara klinik tidak sakit, serta semua organ tubuh berfungsi normal. Namun konsep sehat berkembang dengan pesat, sehingga ranah kesehatan meliputi pula sehat secara mental, emosional, spiritual, sosial, bahkan seksual.

 

Wujud atau indikator dari masing-masing aspek tersebut dalam kesehatan individu sebagaimana ditulis Soekidjo Notoatmodjo dalam Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan, sebagai berikut:

  1. Kesehatan fisik, terwujud bila seseorang tidak merasa sakit dan memang secara klinis tidak sakit. Semua organ tubuh normal dan berfungsi normal atau tidak ada gangguan fungsi tubuh.
  2. Kesehatan mental (jiwa), mencakup dua komponen, yakni pikiran dan emosional. Pikiran yang sehat tercermin dari pikiran seseorang, yakni mampu berpikir logis (masuk akal) atau berpikir secara runut. Emosional yang sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya, misalnya takut, gembira, khawatir, sedih, dan sebagainya.
  3. Kesehatan spiritual, tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, atau penyembahan kepada Sang Pencipta alam semesta (Allah SWT, Yang Maha Kuasa). Spiritual yang sehat dapat dilihat dari praktik keagamaan atau kepercayaannya, serta perbuatan baik, yang sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat.
  4. Kesehatan sosial, terwujud bila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain secara baik, atau mampu berinteraksi dengan orang lain secara baik, atau mampu berinteraksi dengan orang atau kelompok lain tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Saling menghargai dan saling bertoleransi.
  5. Kesehatan dalam aspek ekonomi, terlihat dari produktivitas seseorang (dewasa) dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat nafkah untuk menyokong kehidupannya. Atau mereka produktif, mempunyai suatu aktivitas yang berguna bagi kehidupannya hari ini maupun kelak, seperti giat belajar, rajin dan kreatif mencari peluang usaha, dan sebagainya.
  6. Aspek sehat secara seksual, adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan melakukan aktivitas seksual , serta reproduksi, dalam batas-batas normatif dan etika sosial yang disepakati.

Rekomendasi WHO tersebut merupakan pengakuan dan juga tentang terhadap promosi kesehatan dalam memecahkan persoalan kesehatan. Hal ini sejalan dengan Lima Tingkat Pencegahan yang telah dibahas sebelumnya, yakni: promosi kesehatan, pencegahan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat-segera, pembatasan kecacatan, dan pemulihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Level dan Clark.

Oleh sebab itu pemerintah perlu mendorong terciptanya kebijakan publik yang berwawasan kesehatan itu harus selalu memperhatikan atau mengacu pada determinan kesehatan, baik menurut teori klasik Hendrik L. Blum (1974) atau pun yang dikemukakan oleh Dahlgren dan Whitehead (1986).  Tentu juga harus memperhatikan aspek fisik, mental, emosional, spiritual, sosial, bahkan seksual, beserta indikatornya dalam memaksakan program promosi kesehatan. Diperlukan pula suatu sistem informasi dan kepemimpinan yang kuat agar mampu melahirkan dan melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan.

Sumber bacaan: Soekidjo Notoatmodjo, dkk. 2013 Promosi Kesehatan Global. Penerbit: PT. Rineka Cipta, Jakarta

(Penulis adalah Ketua Umum PB. Ikatan Dokter Indonesia, periode 2012-2015 dan Salah satu Pendiri Yayasan Gema Sadar Gizi ,Tahun 2010)

Griya Madani I, 26 Februari 2020