Derajat Kesehatan Dan Kualitas Manusia

dr. Zaenal Abidin , MH. – Ketua Umum PB. Ikatan Dokter Indonesia 2012-2015 dan Salah satu Pendiri Yayasan Gema Sadar Gizi 2010

Oleh: Zaenal Abidin

Kualitas manusia suatu bangsa ditentukan oleh derajat kesehatannya. Karena itu pula kualitas manusia menentukan produktivitas, krativitas, spiritulitas, dan intelektualitasnya. Bahkan kualitas manusia merupakan penentu utama kemajuan peradaban suatu bangsa.

Kini dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, globalisasi dengan meningkatnya perdagangan dan kemajuan teknologi yang tidak ramah lingkungan, serta arus manusia yang berdatangan dari berbagai penjuru, sudah dapat dipastikan akan memicu perubahan lingkungan global berupa global warning atau peningkatan suhu bumi. Meningkatnya suhu bumi merupakan masalah utama umat manusia diseluruh dunia, termasuk menimbulkan masalah terhadap kesehatannya.

Sebagai bagian dari dunia global, bangsa Indonesia harus menyadari bahwa cost dari globalisasi dan ramainya kawasan lalu lintas yang melewati Indonesia, memiliki konsekuensi hadirnya aneka macam penyakit. Masalah kesehatan masyarakat menjadi berubah. Adanya perubahan masalah kesehatan ini mengharuskan dilakukannya pengkajian serta pemikiran ulang terhadap pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan. Diperlukan penyesuaian sistem untuk menghadapinya.

Berdasarkan sejarah penyakit di Indonesia, ada penyakit yang hilang, namun banyak pula penyakit berdatangan semacam pendatang baru sebagai tambahannya. Dalam situasi di mana terjadi perubahan diperlukan antisipasi secepatnya. Semakin lambat kita melakukan penyesuaian sistem, semakin banyak pula korban yang ditimbulkannya.

Ahmadi (1991) mengemukakan, kesehatan suatu wilayah selalu dinamik, selalu berubah dan bervariasi antar wilayah dan antar waktu. Perubahan tersebut sesuai dengan perubahan sosial ekonomi, termasuk di dalamnya perubahan teknologi. Perubahan teknologi berarti perubahan faktor risiko kesehatan. Dengan demikian kalau ada perubahan teknologi maka akan diikuti perubahan masalah kesehatan. Sebagai contoh, untuk wilayah pertanian. Bila pengolahan lahan menggunakan bajak yang ditarik kerbau maka risiko kesehatannya sesuai dengan potensi bajak dan kerbau. Namun, bila suatu ketika berubah menggunakan traktor maka polusi udara, kebocoran minyak ke perairan/badan air serta kebisingan akan menjadi faktor risiko baru bagi komunitas petani. Hal yang sama terjadi pada mesin tik dengan suara merdu menimbulkan suara berisik, kini digantikan keyboard komputer tanpa suara, namun layar monitor menimbulkan risiko radiasi dan medan mekanik listrik. Dan masih banyak contoh lainnya.

Kesimpulannya masalah kesehatan selalu ada hanya saja substansinya yang berubah. Karena itu manusia harus selalu siap menghadapinya. Globalisasi pun demikian. Ia bagaikan pisau bermata dua. Bergantung bagaimana kesiapan kita menghadapi dan menggunakannya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatannya.

Kesehatan itu adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai HAM maka kesehatan dan derajat kesehatan harus diperjuangkan. Memperjuangkan derajat kesehatan masyarakat adalah sebuah gerakan atau aktivitas politik. Mengapa demikian? Karena di dalamnya kita bicara tentang perubahan. Kita mendialogkan tentang suatu keinginan, sebuah cita-cita dan tujuan, menuju masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang lebih sehat. Perubahan dari masyarakat yang kurang sehat atau tidak sehat menuju masyarakat sehat. Perjuangan kesehatan masyarakat pada hakikatnya adalah sebuah perjuangan ideologi politik. Ideologi politik yang dimaksud adalah ideologi politik kesehatan masyarakat.

Derajat kesehatan lebih merupakan dampak dari proses panjang yang dipengaruhi oleh keputusan politik. Diperlukan adanya adu kekuatan politik untuk memenangkannya, baik di wilayah legislatif maupun dalam arena yang memiliki kewenangan pemerintahan. Karena itu keduanya perlu memiliki pemahaman tentang ideologi politik kesehatan.

Politik kesehatan adalah ilmu dan seni untuk memperjuangkan derajat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah melalui sebuah sistem ketatanegaraan yang dianut dalam sebuah wilayah atau negara. Untuk meraih tujuan tersebut diperlukan kekuasaan. Kekuasaan inilah kelak digunakan untuk mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai cita-cita atau tujuan kelompok. Tentu saja dengan menggunakan alokasi sumber daya dan anggaran secara jujur, etis, dan bertanggung jawab.

Mengingat derajat kesehatan yang dicita-citakan merupakan tujuan yang didambakan yang oleh seluruh rakyat maka derajat kesehatan hendaknya diperjuangkan melalui sistem dan mekanisme politik yang resmi. Karena itu pula wakil rakyat yang akan bertarung, beradu argumentasi, beradu kepentingan di forum legislatif dan pemerintahan, hendaknya memiliki pemahaman yang benar mengenai ideologi politik kesehatan.

Dalam teori ilmu politik kesehatan, berbagai faktor penentu kesejahteraan mengikuti (amenable) perintah politik penguasa. Dengan kata lain, derajat kesehatan ditentukan oleh kekuatan politik penguasa yang berkuasa. Dengan kata lain pula, disparitas kesehatan ditentukan oleh kekuatan politik yang memerintah dalam suatu negara atau wilayah pemerintahan (Bambra et al, 2005; Szreter dan Woolcock, 2004; Houweling et al, 2006).

Derajat kesehatan seperti angka kematian balita atau anak umur di bawah lima tahun (balita), angka kematian ibu melahirkan, angka kematian akibat menderita penyakit pneumonia, adalah merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Derajat kesehatan ditentukan oleh siapa penguasaanya. Siapa yang memerintah di negara atau wilayah tersebut.

Angka harapan hidup berhubungan erat dengan angka kematian. Kelompok sosial ekonomi rendah cenderung mengalami angka kematian yang lebih tinggi dibanding kelompok negara  atau kelompok masyarakat sosial ekonomi atas. Artinya, kelompok miskin lebih cepat mati dibanding yang lebih sejahtera. Kelompok sosial ekonomi rendah menempati rumah tidak sehat, akses air bersih tidak ada atau terbatas, tidak memiliki jamban, sering diare, sering batuk pilek, tingkat pendidikan rendah, dan sebagainya. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan yang direfleksikan dengan derajat kesehatan berhubungan dengan tingkat sosial ekonomi.

Derajat kesehatan tidak tergantung pelayanan kesehatan (Barr et al, 2004). “The differences in health status across geographical and social groups do not result from differences in medical management, but from determinants such as poverty, income, education, housing, environment, pollution, transport, and nutrition.”

Derajat kesehatan lebih ditentukan oleh masalah-masalah sanitasi dasar, lingkungan hidup seperti pencemaran udara maupun pencemaran air, perumahan, pendidikan, kemiskinan, pendapatan masyarakat, dan lain sebagainya.Dan semua determinan di atas ditentukan oleh intervensi politik, kemauan dan kehendak politik atau kekuasaan.

Sebab itu, perjuangan untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah perjuangan MEMBERANTAS kemiskinan dengan berbagai upaya pemerataan pendapatan.

Membangun RUAMAH SAKIT MEWAH tidak menjamin peningkatan derajat kesehatan.

Di Jepang, Canada dan Denmark, hubungan antar perbedaan tingkat pendapatan tidak mempengaruhi  derajat kesehatan antar kelompok ini. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan dan intervensi yang diberikan oleh pemerintahnya. Seperti intervensi di bidang pendidikan, jaminan sosial, transportasi, serta berbagai kebijakan lain yang dilakukan secara merata. Berbagai faktor tersebut diketahui mempengaruhi derajat kesehatan. (Materia et al, 2005)

Kesehatan masyarakat pulau-pulau kecil perlu mendapat perhatian. Termasuk pulau-pulau terdepan di perbatasan. Perlu diketahui bahwa setiap kabupaten atau kota yang memiliki wilayah kepulauan harus memiliki sistem pelayanan kesehatan yang didukung oleh evidence tersendiri. Karena itu perlu Suksesda kepulauan. Dan oleh sebab itu, pada setiap pulau harus dicari pula hubungan satu sama lain, terutama antara kondisi lingkungan dengan kesehatan atau penyakit yang dialami penduduk. Seperti, penyakit menular, defisiensi mikronutrien, masalah keracunan makanan secara alami, penyakit non infeksi, sanitasi dasar dan ketersediaan air bersih, kesehatan radiasi alamiah, dan seterusnya.

Untuk melepaskan diri dari masalah kronik disparitas kesehatan kepulauan dapat dilakukan beberapa hal:

  1. Pendekatan suprasistem dan politik.
  2. Teknologi untuk pulau
  3. Klinik dan RS terapung
  4. Pelayanan kesehatan primer
  5. Kesehatan ibu dan anak
  6. Bentuk-bentuk pelayanan khusus.

Pada pertemuan WHO, November 1995 membahas new challenger for health adalah an extension, bukan mengganti the traditional public health. Dengan kata lain secara metodologis dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat tidak banyak berubah. Namun demikian, pada abad 21 diperkirakan ada sedikit berbeda. Salah satu determinan perubahan tersebut adalah ditemukannya teknologi genetika yang memaksa manusia berpikir ulang tentang manusia itu sendiri.

Ada tiga determinan utama yang bisa menentukan arus utama kesehatan masyarakat. Pertama, globalisasi. Kedua, perubahan lingkungan global termasuk di dalamnya perubahan iklim. Ketiga, teknologi genomic yang dapat menjungkirbalikkan teori-teori ilmu sosial dan ilmu kesehatan termasuk kesehatan masyarakat.

Khusus untuk Indonesia, masih manyisakan pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian ekstra, yakni masalah disparitas dan kesehatan pulau-pulau kecil. Disparitas kesehatan memiliki potensi perkembangan yang menjurus kepada sesuatu yang lebih buruk, akibat globalisasi. Pekerjaan rumah berikut adalah bencana alam, bencana akibat manusia, dan bioterorism. Kesemuanya ini perlu dicantumkan dalam agenda-agenda baru kesehatan Indonesia. Selain itu, masih ada determinan yang perlu diidentifikasi, yakni, a. Pertumbuhan penduduk , urbanisasi dan ekspansi ekonomi. b. Teknologi penentu kesehatan kepulauan di Indonesia.

Masalah kesehatan masyarakat Indonesia akan terbagi menjadi tiga kelompok persoalan, yakni: a. Kesehatan masyarakat urban baik megakota (pulau Jawa dan kota-kota lain di luar Jawa). b. Masalah kesehatan masyarakat pedesaan di pulau-pulau besar Indonesia, semacam Kalimantan dan Papua, serta c. Kesehatan masyarakat pulau-pulau di Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Riau Kepulauan.

Masalah kesehatan masyarakat kepulauan benar-benar dalam kondisi kritis.  Jika sekarang tidak pernah mengemuka karena tidak ada evidens. Mengapa evidens masalah kesehatan masyarakat tidak pernah mengemuka? Karena para ahli yang berkompeten tidak pernah tertarik untuk membahasnya. Sungguh ironis, bahwa para perancang pembangunan nasional belum atau tidak pernah bertempat tinggal di wilayah kepulauan untuk merasakan dan merancang kesehatan kepulauan.

Bagi ahli kesehatan masyarakat pencapaian teknologi genomic  bisa digunakan untuk mencegah penyakit dan upaya kesehatan masyarakat secara terarah dan terfokus. Sebetulnya sekarang ini bukan berarti pelayanan kesehatan masyarakat tidak fokus. Pelaksanaan tetap fokus namun masih menggunakan teknologi konvensional. Belum menggunakan genomic public heath.

Sumber bacaan: Umar Fahmi Achmadi. 2008. Horison Baru Kesehatan Masyarakat di Indonesia. PT. Rineka Cipta, Jakarta

(Penulis adalah Ketua Umum PB. Ikatan Dokter Indonesia, periode 2012-2015 dan Salah satu Pendiri Yayasan Gema Sadar Gizi ,Tahun 2010)

 Griya Madani I, 23 Februari 2020