Gizi Anak dan Kemajuan Suatu Bangsa

dr. Zaenal Abidin, MH.

Oleh: Zaenal Abidin

Suatu ketika, diatas kendaraan umum, saya bersama dua orang rekan, seorang sarjana ekonomi, dan yang satunya lagi sarjana politik, lagi asyik ngobrol. Obrolan saat itu berlangsung tanpa topik tertentu, sehingga merambah kemana-mana, sampai pada persoalan bagaimana kita mengetahui bahwa suatu bangsa bisa dikatakan mengalami kemajuan. Rekan yang sarjana ekonomi langsung menjawab bahwa ukuran kemajuan suatu bangsa adalah ekonomi, alasannya, dengan kemajuan ekonomi, bangsa tersebut bisa membangun infrastrukturnya. Sementara yang sarjana politik, tampaknya kurang sepakat, jika hanya menekankan pada kemajuan ekonomi, tanpa memperbaiki masalah politik. Alasannya dengan kemajuan di bidang politik maka bangsa tersebut bisa menata sistem kenegaraannya sehingga menjadi lebih demokratis. Dia meyakini bahwa hanya negara demokratis yang mampu menegakkan keadilan kepada seluruh rakyatnya.

Perbincangan bergulir terus, sampai kendaraan berhenti di traffic light , secara tiba-tiba kendaraan yang kami tumpangi diserbu oleh sekelompok anak-anak yang membunyikan alat musik sederhana dan bernyanyi seadanya. Tak jauh dari kerumunan anak yang menyanyi itu, tampak pula seorang ibu menggendong anaknya yang masih kecil, kurus tak berbaju, sambil menadahkan tangan, pertanda meminta sesuatu kepada pengendara yang berhenti di depannya. Kedua rekan tadi terlihat mengeluarkan dompetnya lalu masing-masing menyerahkan uang kertas kepada anak itu.

Saya kurang tahu apakah kedua alasan yang telah dikemukakan masing-masing disepakati  melalui kompromi atau bagaimana, yang jelas perbincangan mereka beralih kepada anak-anak tadi. Ternyata mereka kemudian sadar bahwa selain masalah ekonomi dan politik, suatu bangsa harus pula memperhatikan mengenai masa depan anak-anak. Semodern apapun infrastruktur yang dapat dibangun, dapat diperkirakan bahwa tidak akan langgeng bila tidak memperdulikan nasib anak-anak.  Di atas lajunya kendaraan, terlontar dari mereka bahwa masa depan manusia atau bangsa bukan milik orang-orang dewasa, tetapi milik anak-anak. Hanya bangsa yang berbudaya yang mau memperhatikan masa depan anak-anak.

Perbincangan santai tapi serius kedua kawan tersebut, secara tidak langsung mengingatkan saya pada Konvesi PBB tentang Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keppres No.36/1990. Konvensi ini merupakan satu-satunya dokumen hak-hak azasi manusia yang memperoleh dukungan politik dari hampir seluruh bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Dalam dokumen tersebut termaktub empat kategori hak-hak anak yang sangat mendasar.  Keempatnya, meliputi : 1) Hak untuk bertahan hidup, 2) Hak untuk bertumbuh dan berkembang. 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan dan diskriminatif. 4) Hak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang sangat mempengaruhi hidup dan nasibnya.

Secara keseluruhan hak-hak tersebut di atas, walaupun tidak ungkap langsung secara naratif, tapi semua orang pasti tahu bahwa kalau dihubungkan dengan kesehatan sebagai HAM dan investasi, maka jelas ada kaitannya. Betapa sentralnya hak-hak  kesehatan itu sehingga   diarahkan kemanapun pasti akan bersinggungan dengan banyak hal, termasuk keempat hak anak tersebut. Setidaknya, hak untuk bertahan hidup dan hak untuk tumbuh kembang.

Dalam kondisi negara kita saat ini, maka masalah kesehatan anak paling sering dibicarakan adalah gizi buruk dan gizi kurang. Anak yang kekurangan gizi, penyebabnya tidak satu, tapi sangat kompleks. Mungkin saja karena kesalahan dalam pemberian oleh orang tuanya, namun hal itu belum terlalu serius sebab masih ada yang bisa dikonsumsi (dimakan), hanya kurangnya pemahaman atau kelalaian. Persoalan menjadi tidak sederhana kalau zat gizi yang akan dikonsumsi terbatas atau tidak ada sama sekali, dan itulah yang melanda sebagian besar penduduk negeri kita hingga hari ini dan entah kapan berakhirnya. Bersamaan dengan itu, masalah kepedulian gizi menjadi sebuah isu politik yang amat menarik.

Kasus gizi buruk di Indonesia memang meningkat sangat mencolok disemua provinsi, seperti terungkap dari data tahun 2000 Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Namun daerah yang paling menonjol adalah provinsi Aceh, Irian Jaya, dan Maluku. Tentu juga hal ini sangat diperburuk oleh faktor sosial ekonomi dan keamanan yang tidak menentu.

Menurut mantan kepala Unicef Indonesia, Stephen Woodhouse, diantara 210 juta penduduk Indonesia terdapat 23 juta yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka terancam kelaparan, disertai serangan diare, dan infeksi saluran pernapasan, bahkan terancam kematian.  Data SUSENAS dan BPS tahun 2000 menunjukkan bahwa dari 70,6 juta balita Indonesia, 7,53 persen atau 5,319 juta bergizi buruk dan 17,13 persen atau 12,09 juta bergizi kurang.

Anak-anak yang bergizi buruk, bila mereka lolos dan berhasil hidup terus, maka pasti kemampuan intelektualnya sangat rendah. Begitu pula bila mereka sekolah, frekuansi drop-out sangat tinggi, akibat kekurangan berbagai zat gizi, seperti protein, yodium, besi, dan seterusnya.

Gizi berperan mulai dari proses kehamilan agar janin yang lahir sehat, berat badan cukup, sehingga dapat terhindar dari risiko jangka panjang yakni menderita sakit dan gangguan pertumbuhan, atau kematian. Mencegah terjadinya “generasi yang hilang” dilakukan dengan peningkatan mutu sumberdaya manusia sehingga mutu kecerdasan, kemampuan belajar meningkat, produktifitas yang tinggi dalam artian perkembangan keunggulan jangka panjang dari aspek fisik, mental-spiritual, serta sosial ekonomi dan budaya.

Dari situlah kemudian kita akan bertemu dengan jargon pentingnya masalah gizi bagi anak-anak dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu pula, hampir mustahil suatu bangsa bisa dikatakan beradab dan berbudaya jika masa depan dan kelangsungan hidup anak-anaknya terabaikan. Wallahu ‘allam bisawwab.

 Jakarta, 20 Juni 2010