Kepemimpinan Nasional Kunci Utama Bangkit dari Krisis Multidimensi

Hasanuddin, S.IP., M.AP. (Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)

Oleh: Hasanuddin

Salah satu tugas seorang pemimpin adalah membawa rakyatnya ke arah kehidupan yang lebih baik atau sejahtera. Pemimpin yang baik bukan diikuti karena ditakuti, tapi diikuti karena orang merasa nyaman dengan apa yang diperintahkannya.

Terlebih pada era sekarang ini dimana setiap orang merasa merdeka atas dirinya. Sehingga menjadi pemimpin era sekarang ini menjadi tidak mudah, walaupun kita tahu bahwa tidak ada kebijakan yang dapat menyenangkan semua orang.

Paling tidak yang dapat dinilai dari seorang pemimpin adalah kualitas kebijakan yang dibuat. Dan apakah dilaksanakan dengan konsisten atau tidak, atau apakah kebijakan itu dipatuhi oleh semua pihak termasuk yang membuat kebijakan. Konsekuensi paling berat jika kebijakan tidak dipatuhi oleh orang yang seharusnya patuh dan menjalankannya adalah menyebabkan kebingungan pada masyarakat.

Jika diibaratkan pemimpin seorang dirijen yang memimpin sebuah orkestra, maka tidak boleh ada pemain/pemusik memainkan alat musiknya tanpa mengikuti “perintah” dirijen. Karena akan menyebabkan dis-harmoni sehingga suara musik yang terdengar tidak nyaman.

Akibatnya penonton berspekulasi dengan pikirannya, ada yang komentar menyesal bayar mahal tapi tontonan tidak bermutu, ada yang berfikiran pemain amatir, tapi akan ada juga yang berusaha membela dan membenarkan dengan mengatakan itu sebuah improvisasi kalian saja yang tidak mengerti musik. Apapun itu dirijen telah membuat sebuah kegaduhan karena gagal memenuhi ekspektasi penonton. Sehingga sang dirijen secara perlahan mendelegitimasi dirinya sendiri, karena ketidak mampuan menjaga harmoni.

Karena itu pemimpin harus bisa mengendalikan semua pemain agar tercipta harmoni dan penonton bisa menikmatinya. Jika dikontekskan pada situasi saat ini (masa pandemi Covid 19) beberapa kebijkan sangat terasa dijalankan dengan standar ganda. Kebijakan dari pemimpin tegas namun ada yang membuat agak longgar ditingkat pelaksanaan, akibatnya masyarakat bingung.

Ambil contoh, pelarangan mudik tentunya harus diikuti dengan pelarangan operasi transportasi. Tapi apa yang kita saksikan ada pelonggaran pada transporasi walaupun disyaratkan adanya surat izin tertentu. Pelonggaran ini tidak sejalan dengan kebijakan sebelumnya.

Pada titik ini masyarakat bingung mau ikut aturan yang mana. Sehingga dengan segala cara masyarakat berusaha mudik, dan kita saksikan terjadi penumpukan orang (di bandara) yang tidak lagi memperhitungkan pembatasan fisik, dan juga muncul akal-akalan menyiapkan moda transportasi darat yang siap mengangkut para pemudik.

Sejatinya, kebijakan yang telah dibuat harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, jika ada pejabat yang mencoba membuat kebijakan yang berbeda harus ditegur. Kebijakan bukan hanya sekedar kebijakan diatas kertas, tapi didalamnya terkandung wibawa pemimpin, power pemimpin.

Pemimpin harus tegas menindak siapapun yang melakukan hal berbeda. Ketegasan seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk memastikan semua kebijakannya dilaksanakan dengan baik, terlebih dalam situasi darurat kesehatan seperti saat ini dan itu salah satu kunci kemenagan dalam melawan Covid 19.

Penulis adalah Aktivis Sosial dan Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*) Artikel disampaikan pada dalam diskusi virtual Sabtu (16/05) menyonsong Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2020.