Refleksi Hari Bakti Dokter Indonesia: Pelayanan Kesehatan Sebagai Penopang Utama Ketahanan Dan Kedaulatan Bangsa

dr. Zaenal Abidin, MH. – Ketua Umum PB IDI Periode 2012-2015

Oleh: Zaenal Abidin

Sutomo, seorang mahasiswa sekolah kedokteran Stovia bersama kawan-kawannya mendeklarasikan berdirinya Perkumpulan Budi Utomo. Perkumpulan yang didirikan 106 tahun yang lalu, tepatnya 20 Mei 1908 adalah organisasi modern pertama di Indonesia yang bertujuan meningkatkan derajat kehidupan bangsa. Gerakan yang dipelopori oleh mahasiswa kedokteran tersebut tentu tak dapat dipisahkan dengan gerakan-gerakan kebangsaan setelahnya hingga mencapai pada puncaknya diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.

Bahkan peristiwa bersejarah yang hari ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, tak dapat dipisahkan pergerakan yang dipelopori oleh dokter Indonesia di masa lalu. Tercatat dalam sejarah bahwa Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat yang ketika itu menjabat sebagai Ketua BPUPKI. Pengakuan atau kepemimpinan Radjiman dalam sidang BPUPKI, yang kemudian melahirkan Pancasila sebagai dasar Negara dapat disimak dalam pidato Bung Karno pada sidang BPUPKI tahap pertama, tanggal 1 Juni 1945:

“Paduka Tuan Yang Mulia! Sudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokoritzu Zyumbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menepati permintaan paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokoritzu Zyumbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Maaf beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal yang sebenarnya bukan permintaan paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu buka dasar Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta paduka Tua Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda Philosofische grondslag dari dari pada Indonesia merdeka. Philosofische grondslag, itulah fondamen, filasafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal yang abadi…”

Semangat Budi Utomo yang diprakarsai oleh Sutomo dan kawan-kawan, yang pula tidak dapat dipisahkan semangat dan inspirasi tokoh dokter senior, seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo. Keseluruhan peristiwa dan gerakan ini lahir dari nilai-nilai luhur  profesi dokter yang bersatu padu dengan nilai-nilai nasionalisme kebangsaan yang diyakininya. Profesi dokter yang dalam menjalankan keprofesiannya tidak terpengaruh oleh pertimbangan suku, agama, status sosial, jenis kelamin, pilihan politik, serta kepentingan pribadi dan kelompok. Profesi yang selalu prihatin dan berpihak kepada yang miskin dan lemah.

Permasalahan kesehatan di Indonesia tentunya membutuhkan upaya-upaya untuk berikhtiar dalam melakukan rekonstruksi dalam pembangunan sistem kesehatan nasional dengan tetap berpegang teguh dalam merawat nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesiaan. Untuk mewujudkan serta menunjang akselerasi pencapaian peran strategis tersebut maka diperlukan  sistem kesehatan nasional (SKN) yang merupakan pilar dari sistem ketahanan nasional, yang menjadi peta jalan dalam mewujudkan masyarakat sehat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya.

Kesehatan saat ini belum sepenuhnya dipandang sebagai unsur utama Ketahanan Nasional, sehingga anak bangsa sebagai generasi penerus belum secara optimal dilihat sebagai subjek pembangunan kesehatan. Kecukupan gizi, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya sumber daya manusia masa depan yang handal dan aset bangsa untuk menopang Ketahanan Nasional harus lebih mendapatkan perhatian.

Selain pelayanan, pembiayaan yang merupakan penopang pelayanan kesehatan pun juga menjadi masalah karena tidak adekuatnya anggaran kesehatan. Rilis yang dikeluarkan oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran pada 19 September 2012 menyatakan bahwa sejak 2005-2013, rata-rata anggaran kesehatan hanya dialokasikan 2% dari belanja APBN. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 171,  yang berbunyi  “ (1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji, (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji, (3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Dalam menilai keberhasilan pembangunan, HDI (Human Development Index) atau Indeks Pembangunan Manusia, merupakan salah satu indikator yang digunakan. HDI memiliki tiga indikator utama, yaitu : kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Pada tahun 2012, Indonesia menempati urutan 121 dari 186 negara, dengan indeks 0,629. Posisi ini menurun dibandingkan tahun 2006 yang berada di urutan 109 dari 179 negara dengan indeks 0,726. Posisi ini cukup jauh dibandingkan negara-negara tetangganya, seperti Singapura (urutan 18/ 0,895), Brunei Darussalam (urutan 30/ 0,855), Malaysia (urutan 64/0,769), Thailand (urutan 103/0,690), dan Filipina (urutan 114/0.654). Posisi ini sekaligus mensyaratkan Indonesia berada pada level menengah HDI di dunia. Keadaan ini memperlihatkan bahwa HDI Indonesia masih rendah dengan angka harapan hidup hanya 69,8 tahun menurun dibandingkan pada tahun 2006 yaitu 70,1 tahun. Posisi HDI yang kurang menggembirakan ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan sektor kesehatan merupakan penyumbang yang cukup berarti terhadap kondisi tersebut. Kecilnya anggaran negara terhadap sektor kesehatan yang disertai disparitas pelayanan, akibat tidak tersebar meratanya tenaga professional kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, merupakan contoh nyata.

Selain indikator HDI, penilaian pembangunan kesehatan juga diukur dalam pencapaian target Millenium Development Goals (MDG) yang merupakan tujuan pembangunan nasional yang harus dicapai oleh suatu negara pada tahun 2015. Empat dari delapan tujuan tersebut menyangkut sektor kesehatan, antara lain : (1) menurunkan kematian anak, (2) meningkatkan kesehatan ibu, (3) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, (4) menjamin ketahanan lingkungan.

Keberhasilan pembangunan termasuk pembangunan kesehatan di Indonesia sangat terkait dengan kehadiran paradigma kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Paradigma kebangsaan pada hakikatnya adalah pola sikap, pola pikir dan pola tindak yang harus melekat dalam setiap sanubari rakyat Indonesia, khususnya para pemimpin- pengambil kebijakan, termasuk pengambil kebijakan di bidang kesehatan. Paradigma kebangsaan merupakan acuan dasar untuk melihat apakah pembangunan nasional termasuk pembangunan kesehatan bangsa Indonesia sudah sesuai dengan tujuan nasional atau tidak.

Paradigma kebangsaan Indonesia telah tertuang di dalam nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seharusnya dengan menjalankan secara sungguh-sungguh ke-empat paradigma kebangsaan, yang juga merupakan konsensus nasional tersebut, dapat mengarahkan dan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan nasional. Secara lebih spesifik lagi adalah tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan merupakan salah satu komponen untuk memajukan kesejahteraan umum dan mempertahankan kedaulatan negara.

Pembangunan kesehatan juga membutuhkan suatu paradigma pembangunan guna mendukung terwujudnya kedaulatan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Paradigma tersebut dapat disebut Paradigma Sehat Berdaulat, suatu pandangan pembangunan yang memungkinkan seluruh sumberdaya kesehatan di Indonesia secara berdaulat untuk menentukan sendiri dan menjamin terwujudnya hak-hak kesehatan bagi seluruh rakyat dan bangsanya. Kedaulatan kesehatan lebih dari sekedar berbicara ketahanan kesehatan, apalagi kecukupan kesehatan.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan paradigma sehat berdaulat adalah dengan melakukan rekonstruksi pemikiran dan wawasan para pemimpin dan calon pemimpin nasional. Rekonstruksi ini dimaksudkan agar pemimpin dan calon pemimpin  memiliki visi dan misi kepemimpinan untuk menerapkan paradigma sehat berdaulat, sehingga dalam menjalankan kepemimpinannya ia lebih peduli dan menyentuh penyelesaian problematika struktural pembangunan kesehatan. Problematika struktural kesehatan bangsa ini perlu mendapatkan prioritas berupa tujuh langkah optimalisasi, yaitu: 1) Optimalisasi pemerataan pelayanan kesehatan dengan memeratakan tenaga profesional kesehatan strategis dan fasilitas kesehatan primer ; 2) Optimalisasi program public health dengan penekanan pada upaya promotif dan preventif;  3) Optimalisasi sarana kesehatan terstruktur; 4) Optimalisasi program kesehatan ibu dan anak; 5) Optimalisasi pelayanan  gizi kurang dan kewaspadaan terhadap gizi berlebih; 6) Optimalisasi penerapan jaminan kesehatan yang bersifat universal coverage sebagai penopang sistem pelayanan kesehatan perorangan; 7) Optimalisasi program pendidikan kedokteran dan SDM Kesehatan lainnya yang berorientasi kepada sistem pelayanan yang berbasis kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Sudah saatnya dibangun konsep pembangunan kesehatan paripurna yang menggunakan Paradigma Sehat Berdaulat. Saatnya pula pembangunan kesehatan ditata dan diorientasikan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat secara berkeadilan. Karena itu pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu menjadi syarat mutlak dari suatu ikhtiar untuk merawat nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesiaan. Syarat ini tak mungkin dapat ditawar-tawar. Ikhtiar merawat nilai-nilai kebangsaan tersebut merupakan upaya untuk selalu menghadirkan secara tulus ikhlas ke-empat paradigma nasional yang sekaligus konsensus nasional dalam kehidupan rakyat berbangsa dan bernegara. Membiarkan disparitas pelayanan kesehatan tanpa jalan penyelesaian tentu saja menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan nasional dan paradigma kebangsaan kita.

Pada kesempatan peringatan hari kebangkitan nasional ini, Ikatan Dokter Indonesia dengan tulus mengajak semua komponen bangsa untuk saling mendukung dan bekerjasama memberikan yang terbaik  agar menjadikan kesehatan ini sebagai mainstream utama dalam menopang ketahanan nasional. “Kala Winisesa Batara Sri”. Menguasai penyakit akan mendatangkan kesejahteraan.

Salam Sehat Indonesia!

Penulis adalah Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Periode 2012-2015

*) Disampaikan sebagai Orasi Soetomo dalam rangka Harkitnas dan HBDI, di Depok 1 Juni 2014