Kebangkitan Nasional: Saatnya Berdikari dari Keterpurukan

Poster Diskusi Kebangkitan Nasional 2020

SadarGizi.com – Pada Sabtu, 16 Mei 2020 pukul 15.30 s/d 17.30 WIB, Yayasan Masyarakat Sadar Gizi bersama Komunitas Literasi Gizi (Koalizi) mengadakan diskusi online, dengan tema “Kebangkitan Nasional: Saatnya Berdikari dari Keterpurukan”.

Diskusi tersebut dalam rangka menyambut hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei, mengenang hari terbentuknya organisasi nasional, yaitu Boedi Oetomo.

Beragam cara dalam merefleksi Harkitnas yang merangsang terbentuknya berbagai bentuk organisasi perlawanan nasional, seperti Indis Partij, Muhammadiyah, Sarekat Islam, dan Nahdatul Ulama.

Perkumpulan Dokter salah satunya, yang saat ini merupakan garda terdepan dalam berperang melawan pandemic COVID-19. Beberapa dokter berupaya merefleksi tantangan-tantangan dunia medis saat ini, seperti apa solidaritas antar dokter dibangun untuk mengatasi bencana, untuk mengabdi pada tugas profesi, berbakti pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Diskusi yang dipandu oleh Halik Tampan ini, dibuka oleh Dr. Zaenal Abidin, yang mengatakan pentingnya memperingati perjuangan Dr. Soetomo dalam mengawal Boedi Oetomo, yang saat itu spirit zaman masih direcoki oleh perbudakan dan mental feodal.

Dr. Soetomo mengedepankan semangat persatuan bangsa, jauh sebelum Soekarno, serta menawarkan konsep PANCAEKA sebagai dasar perjuangan rakyat, yaitu; Kebenaran, keadilan, kesucian, Kecintaan, dan Korban.

Semangat Boedi Oetomo ini, yang telah membayangkan seperti apa Indonesia di masa depan, sebuah utopia berupa “Kemajuan nusa dan bangsa yang harmonis dengan jalan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri, kebudayaan, mempertinggi cita-cita kemanusiaan, untuk mencapai kedudukan bangsa yang terhormat.”

Pemateri pertama adalah seorang dokter kreatif dan relawan tulen, yaitu Dr. Kurnia Akmal (Ketua IDI Cabang Lomok Timur/Founder Kampung Bahagia Indonesia).

Dr. Kurnia Akmal bersama beragam pihak memberikan teladan kepada kita berupa tindakan praktis yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana, seperti ketika ia membentuk wadah “Kampung Bahagia”dalam merespon bencana Gempa Lombok pada 2018 lalu.

Kampung Bahagia Indonesia (KBI) adalah wadah untuk menampung pengungsi korban gempa Lombok, yang terdiri atas tenda hunian, dapur umum, aula, fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK), sekolah darurat, pelayanan kesehatan serta hunian sementara tahan gempa.

Posko terpadu ini yang diberi Nama Kampung Bahagia dengan filosofi agar masyarakat yang menjadi korban gempa Lombok tidak larut dalam trauma dan kesedihan, tetapi harus bangkit dengan penuh kebahagiaan.

Begitu halnya ketika bencana Pandemi ditemukan di Lombok Timur pada 24 Maret 2020, Dr. Kurnia Akmal turut berpartisipasi dalam pembentukan “Crisis Centre Covid-19 Kemitraan Kemanusiaan”.

Wadah ini pun didukung oleh banyak pihak, terdiri atas 16 lembaga lokal yang mendukung Crisis Centre Covid-19 tersebut. Kegiatan yang dilakukan antara lain, edukasi dan sosialisasi pencegahan pandemic Covid-19, sosialisasi penjarakan fisik dan sosial, penyemprotan disinfektan, gerakan sejuta masker, serta penyaluran sembako ke warga yang kurang mampu.

Selain dorongan untuk selalu menyelenggarakan kegiatan yang bersifat kemanusiaan, pada kesempatan tersebut juga terdapat dokter yang melakukan refleksi terhadap reformasi sistem kesehatan, yaitu Dr. Mahesa Paranadipa, M.H. (Ketua Umum Mayarakat Hukum Kesehatan Indonesia/MHKI).

Menurutnya, terdapat beberapa undang-undang yang perlu direformasi, karena dianggap tidak begitu relevan terhadap kebutuhan saat ini, seperti UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, khususnya untuk tenaga kesehatan.

Di samping itu terdapat ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan antara UU praktek Kedokteran dengan UU pemda, seperti dalam penanggulangan wabah penyakit menular serta problem karantina masyarakat.

Dr. Mahesa Paranadipa M pun berpendapat bahwa penetapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tidak menyelesaikan permasalahan, karena masih memungkinkan kontak antara penderita dan penduduk yang sehat. Sehingga, yang paling tepat adalah penerapan karantina wilayah dengan krining dan deteksi cepat.

Hal-hal lain yang tak luput dikoreksi yaitu kenaikan iuran BPJS yang momentumnya kurang tepat saat ini. Sebab, ekonomi masyarakat saat ini sedang menurun, selain itu cakupan JKN masih 83%. Lalu FKTP, yang masih terdapat 29% dianggap sangat sulit, dan 31,8% sulit. Sehingga belum berjalan efektif.

Di samping itu, riset-riset kesehatan masih berbasis survei/enumerator, tapi belum beralih ke riset berbasis big data analisis, pemanfaatan teknologi dan pelayanan kesehatan yang belum ditopang oleh regulasi yang tepat.

Nah, dari permasalahan yang ditemukan tersebut, Dr. Mahesa mengurai beberapa solusi, antara lain, pertama; meningkatkan dasar hukum SKN dari Perpres menjadi Undang-undang. Bahkan undang-undang dapat dikategorikan sebagai omnimbus law di bidang kesehatan.

Kedua; perlu dilakukan sinergitas antara pelayanan dan pendidikan di bidang kesehatan, ketiga; perlu rancangan pembangunan kesehatan jangka panjang, menengah dan pendek, yang lebih terstruktur, harmonis dan realistis.

Keempat; melibatkan seluruh komponen bangsa dalam penyusunan kebijakan, implementasi, pengawasan dan pembinaan. Kelima; penguatan progresifitas penyusunan regulasi kesehatan.

Dokter berikutnya yang memberikan materi pada diskusi ini yaitu Dr. Ardiansyah Bahar, MKM, yang melihat Pandemi Corona dalam domain pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, kenapa domain kesehatan masyarakat, karena pandemic Covid-19 adalah penyakit menular yang membutuhkan pendekatan proteksi kesehatan.

Ardiansyah Bahar mencontohkan penanganan Covid-19 di Vietnam. Laju infeksi yang rendah dikarenakan penanganan yang cepat dan efektif. Jumlah infeksi Covid-19 di Vietnam sebesar 239, tanpa ada kematian yang tercatat.

Belajar dari Vietnam, Dr. Ardi memberikan beberapa catatan, diantaranya: pertama; adanya kordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kedua; pemerintah menjamin persediaan kebutuhan masyarakat,

ketiga; koordinasi yang baik antar Lembaga di pemerintahan, keempat; pelibatan sumberdaya manusia beserta infrastruktur dalam penanganan Covid-19 seperti rumah sakit,

kelima; strategi komunikasi yang baik kepada masyarakat, termasuk di dalamnya penguatan jurnalisme sains, keenam; kerja sama yang baik antara pemerintah dengan Lembaga sipil dan swasta.

Berikutnya adalah materi pula dari Hasanuddin, S.IP, M.AP yang merupakan dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, melihatnya dari sudut pandang yang lain, yaitu dari sisi kepemimpinan politik nasional.

Menurut Hasanuddin Galih, pemimpin saat itu tidak begitu konsisten terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan. Padahal, pemimpin itu ibarat dirijen, yang memimpin sebuah orchestra. Jika sedang berlangsung, para pemain tidak boleh memainkan alat music tanpa mengikuti arahan dirijen.

Jika dikontekskan pada situasi saat ini, beberapa kebijkan sangat terasa dijalankan dengan standar ganda. Kebijakan pemimpin terlihat tegas, namun agak longgar di tingkat pelaksanaan.

Ambil contoh, pelarangan mudik tentunya harus diikuti dengan pelarangan operasi transportasi. Tapi apa yang kita saksikan ada pelonggaran pada transportasi. Pelonggaran ini tidak sejalan dengan kebijakan sebelumnya. Pada titik ini masyarakat bingung mau ikut aturan yang mana.

Sehingga dengan segala cara masyarakat berusaha mudik, dan kita saksikan terjadi penumpukan orang (di bandara) yang tidak lagi memperhitungkan pembatasan fisik, dan juga muncul akal-akalan menyiapkan moda transportasi darat yang siap mengangkut para pemudik.

Sejatinya, kebijakan yang telah dibuat harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, jika ada pejabat yang mencoba membuat kebijakan yang berbeda harus ditegur. Sehingga, Kebijakan bukan hanya sekedar kebijakan diatas kertas, tapi didalamnya terkandung wibawa pemimpin, power pemimpin.

Terakhir, yaitu dari Anang Purwanto, yang merupakan jurnalis senior yang saat ini aktif sebagai produser MNC Trijaya FM, melihat pandemi ini dari sudut pandang komunikasi publik.

Anang melihat, komunikasi politik terlihat tumpang tindih, pernyataan yang dikeluarkan presiden berbeda dengan pernyataan Menteri-menterinya. Hal ini tentu akan membuat masyarakat kebingungan.

Pada masa awal-awal pandemi, Menteri kesehatan RI juga terlihat santai mempersiapkan fasilitas kesehatan untuk menghadapi wabah Covid-19, bahkan ia masih sempat membuat lelucon bahwa korona tidak mungkin masuk ke Indonesia, karena Indonesia bersuhu panas.

Ketika ada seorang Pejabat Negara yakni seorang Menteri positif, Pemerintah sendiri gagap. Pada waktu itu belum jelas langkah penanganannya, baik pemeriksaan maupun penelusuran kasus di lingkaran Istana.

Istana yang dikenal aman, mereka sendiri tidak mengerti siapa yang menularkan dan sudah menyebar ke siapa saja. Petugas tampak kebingungan mau memulai dari mana, meskipun sudah ada prosedur standarnya.

Seperti ketika rekan-rekan wartawan sedang meliput kegiatan seorang Menteri, namun ternyata Menteri tersebut positif Corona. Sehingga, sekitar 30 wartawan harus memeriksakan diri di rumah sakit.

Sayangnya, rumah sakit tidak siap melayani. Sejauh ini Pemerintah sudah jauh lebih baik dalam komunikasi publik, lebih transparan, dan responsif. Dari pandemi corona ini sudah banyak pembelajaran, baik untuk pejabat, wartawan, tenaga medis, dan masyarakat pada umumnya. Semuanya terpaksa bekerja sampai saat ini dengan sistem yang berbeda dan kedepan akan tetap bekerja dengan tatanan yang baru dengan protokol kesehatan. (Sy)