Parameter Keberpihakan Politik Kesehatan di Indonesia

Poster Diskusi Parameter Keberpihakan Politik Kesehatan di Indonesia

Poster Diskusi Parameter Keberpihakan Politik Kesehatan di Indonesia

SadarGizi.com – Tahun 2022 sampai 2024 adalah tahun politik. Partai dan elit politik sudah mulai bersiap-siap untuk menentukan sikap dan langkah politik guna merebut simpati masyarakat. Di pihak lain masyarakat pun harus lebih cerdas mencermati sejauh mana partai dan elit politik memperlihatkan keberpihakannya dalan politik dan kebijakan kesehatan di Indonesia.

Melihat realitas ini, Yayasan Gerakat Masyarakat Sadar Gizi, LK2PK, Literasi Sehat Indonesia (LISAN) dan Bakornas LKMI PB HMI mengadakan diskusi publik bertajuk “Parameter Keberpihakan Politik Kesehatan di Indonesia” dengan menapilkan nara sumber: Muhammad Yahya Zaini, S.H., (Anggota Komisi IX DPR RI), dr. Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT (Ketua Umum PB IDI, 2022-2025), Dr. Aminuddin Syam, SKM, M.Kes, M.Med.Ed (Ketua Umum PERSAKMI, 2022-2026), dan Drs. Apt. Amir Hamzah Pane, S.H., M.H. (Pengamat Hukum dan Kebijakan Kesehatan).

Diskusi yang berlangsung secara daring pada hari Jum’at, 12 Agustus 2022 ini dipandu oleh Andi Mukramin Yusuf, S.Gz, M.K.M. (moderator) dan Ns. Sarifudin, M.Si.(host).

Dalam pengantar diskusinya, dr. Zaenal Abidin, MH., selaku inisiator menyampaikan bahwa elit politik yang akan bertarung tahun 2024 dan membentuk pemerintahan berikutnya wajib memahami betul bahwa kesehatan itu adalah hak asasi manusia (HAM) dan peningkatan derajat kesehatan itu adalah dampak dari proses panjang yang dipengaruhi oleh intervensi keputusan politik.

“Bila elit politik memiliki wawasan politik kesehatan yang baik tentu diskursus tentang “Kesehatan Nasional” tidak lagi berbelok arah menjadi “Kesakitan Nasional.” Agenda dan programnya pun adalah didominasi program kesakitan, orang sakit dan rumah sakit.” Ungkap dr. Zaenal.

dr. Zaenal juga mengatakan, “Keberpihakan partai dan elite politik menjelang 2024 dapat kita lihat dari kebijakan dan program yang ditawarkannya, apakah berbasis kebutuhan kesehatan dan tuntutan kesehatan masyarakat Indonesia?”. Pungkas Ketua Umum PB IDI 2012-2015 yang sekaligus sebagai inisiator dari Diskusi Publik ini.

Muhammad Yahya Zaini, S.H. sebagai nara sumber pertama mengemukakan bahwa, bagi DPR parameter keberpihakan politik kesehatan di Indonesia tidak bisa dipisahkan menjadi 3 dimensi sesuai fungsi DPR, yakni: pembentukan undang-undang, anggaran, dan pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah. Dari dimensi undang-undang sudah sangat jelas mulai dari konstitusi sampai undang-undang, masalah kesehatan menduduki posisi penting, dalam pasal 28 UUD 1945 setiap orang mempunyai hak untuk layanan kesehatan, ayat (2) setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial, dalam rangka meningkatkan derajat kemanusiannya. Atau bisa kita lihat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan lainnya.

Dari dimensi anggaran, Pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, disebutkan APBN kita sekurang-kurangnya dialokasikan 5% dari APBN untuk kesehatan, bahkan untuk tahun 2022 anggaran kesehatan cukup besar yaitu, 255 T yang terdiri dari 139 T Anggaran Reguler, dan 115 T Anggaran untuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Dan anggaran kesehatan ini meningkat setiap tahunnya dengan daya serap di atas 90%.

Dari dimensi kebijakan, saat ini DPR bersama Bapak Presiden, dan Kemenkes sedang melaksanakan transformasi Sistem Kesehatan Nasional, yang mencakup 6 transformasi : Transformasi Layanan Primer, Transformasi Rujukan, Transformasi Ketahanan Kesehatan, Transformasi Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Sistem Informatika Kesehatan.

Lebih lanjut Politikus Golkar ini mengatakan, “kedepannya, layanan kesehatan Indonesia akan terkumpul dalam satu data tunggal atau big data yang terintegrasi dengan yang lain.”

Ketua Umum IDI, dr. Muhammad Adib Khumaidi, Sp.OT mengemukakan, kita harus bedakan politik kesehatan dan politisasi kesehatan, ketika kita bicara politik keshatan maka organisasi profesi punya kewajiban untuk memberikan asupan dalam bentuk narasi yang positif untuk membangun serta mengidentifikasi problematika kesehatan, tidak hanya bicara soal program saja, tapi kita bicara proses-proses yang harus diselesaikan bahkan dari hulunya. Beliau juga mengatakan bahwa IDI sebagai organisasi profesi selalu mendorong para dokter untuk mengisi posisi eksekutif dan legislatif agar nantinya kebijakan-kebijakan kesehatan dapat lebih tepat sasaran.

Dr. Aminuddin Syam, SKM, M.Kes, M.Med.Ed, mengamini nara sumber sebelumnya bahwa kesehatan itu adalah hak asasi manusia (HAM). Beliau mengatakan, hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan sangat kuat sebagaimana Pasal 28 I Ayat (4) UUD Negara RI 1945, menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU HAM. Di bidang kesehatan, Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Sedang Pasal 9 pada UU yang sama, menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ungkap Aminuddin Syam.

Lebih lanjut, Aminuddin Syam mengemukakan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak bagi setiap orang untuk menjadi sehat atau untuk terbebas dari penyakit. Hak atas kesehatan juga merupakan hak yang inklusif, melingkupi layanan perawatan kesehatan primer dan sejumlah prasyarat dasar bagi kesehatan yang harus tersedia sampai aras terbawah.

Dan dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan.

Mengapa perlu ada politik kesehatan? Menurut Ketua PERSAKMI ini karena kesehatan adalah politik dengan empat alasan. Pertama, kesehatan itu sama seperti sumber daya atau komuditas lain di bawah sistem ekonomi neo-liberalisme, beberapa kelompok sosial mempunyai lebih dari yang lainnya. Kedua, karena determinan sosialnya (social determinants) adalah mudah diterima dalam intervensi politik dan oleh karena bergantung pada tindakan politik (biasanya). Ketiga, karena hak terhadap standar kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan harus menjadi aspek kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Keempat, karena kekuasaan dilaksanakan sepanjang itu sebagai bagian dari sistem ekonomi, sosial dan politik yang lebih luas. Perubahan system ini membutuhkan kesadaran dan perjuangan politik.

Diakhir paparannya, mantan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin ini menyatakan bahwa parameter keperpihakan politik dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, aspek penganggaran kesehatan (Pasal 171 UU No. 36 Tahun 2009). Kedua, penyediaan sumber daya manusia kesehatan. Ketiga, penyediaan fasiltas, sarana dan prasarana kesehatan. Ia juga memberi catatan atas ketiga parameter tersebut, sebagai berikut: Penganggaran kesehatan masih didominasi oleh aspek kuratif-rehabilitatif, dibanding promotif-preventif. SDM Kesehatan masih didominasi dengan peruntukan orang sakit. Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan lebih banyak untuk orang sakit daripada untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Drs. Apt. Amir Hamzah Pane, S.H, M.H., MM, sebagai narasumber mengutip Teori H. L. Bloom (1974) yang terdiri dari empat faktor determinan yang memengaruhi derajat kesehatan, yaitu: lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), life style, pelayanan kesehatan, dan genetik. Problem kita sekarang, apakah kebijakan kesehatan kita ini untuk lebih mengurusi orang sakit atau orang sehat? Perlu juga kita perhatikan apakah para elit politik ini mengkampanyekan kepentingan kesehatan masyarakat?

Menurut narasumber yang juga Apoteker ini, dilihat dari penganggaran kesehatan Indonesia, kita bisa mengatakan pemerintah sudah berpihak, namun belum optimal. Sebab, ternyata tahun 2021, subsidi BBM masih lebih besar dibanding anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan kita juga lebih besar untuk menyembuhkan orang sakit daripada untuk mencegah penyakit, menjaga masyarakat agar tidak jatuh sakit.

Pendekatan penyelesaian masalah kesehatan melalui preventif kita kurang serius. Semua orang tahu bahwa vaksinasi adalah cara efektif untuk mencegah penyakit terutama yang sifatnya siklus, seperti flu dan lainnya, tapi pemerintah kita tidak siapkan. Padahal fasiltas industri vaksin kita besar dan pasarnya pun sangat besar. Belum lagi selama pandemi, banyak laboratorium dan obat herbal yang bermunculan, tapi setelah itu rontok. Karena semua ditangani secara reaktif, insidentil dan sifatnya proyek, maka tidak berkelanjutan. Akibatnya, bila bangsa ini kembali diterpa penyakit bersiklus, maka pemerintah tidak pernah siap. Ungkap Amir Hamzah Pane. (JL)