Masyarakat Sakit Tanggung Jawab Siapa?

Oleh: Zaenal Abidin

Pada musim penghujan 2013 terjadi peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Tanah Air. Rumah sakit dipenuhi pasien. Sampai pasien hasus di infus di ruang tunggu, bahkan sambil di lorong-lorong rumah sakit. Terus, banyak orang berkomentar, “IDI kemana, dokter-dokter di mana kok masyarakat banyak kena Demam Berdarah?” Bahkan teman-teman wartawan pun banyak yang menghubungi saya, yang saat itu kebetulan menjabat Ketua Umum PB IDI.

Hal yang sama juga terjadi saat terjadi pandemi Covid-19, masyarakat pada mencari dokter. Bahkan pemerintah pun meletakkan tanggung jawab utama penanggulangan Covid-19 kepada  komunitas dokter.

Pergulatan dokter dengan Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) baik klinik maupun rumah sakit menjadi sebab banyaknya dokter dan keluarganya menjadi korban. Baik sakit atau pun meninggal dunia.

Ketika itu masyarakat menyanjung perjuangan dan pengorbanan para dokter yang berada di garda terdepan. Pemerintah pun juga ikut memberi pujian. Sebagian dokter marasa bangga atas sanjugan tersebut. Bahkan kadang saya pun ikut terharu atas semua sanjungan tersebut.

Persoalannya kemudian, apakah menempatkan dokter, klinik dan rumah sakait di garda terdepan dalam penanggulangan pandemi dan penyakit penular itu tepat dan benar dalam perfektif konstitusi dan sistem kesehatan? Mari kita cari rujukannya.

Pemerintah sebagai garda terdepan

Menang kalau kita bicara manusia sebagai individual, tentu orang akan berkata sehat dan sakit itu adalah tanggung jawab pribadi. Namun lain persoalan bila kita bicara dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan berneraga.

Karena itu dalam konteks berbangsa dan bernegara, rujukan pertama kita tentu pasal dari batang tubuh konstitusi negara kita (UUD Negara RI). Menurut UUD Negara RI, Pasal 28H, ayat 1: Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28I ayat 4, mencantumkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Atau kita simak apa kata rakyat yang diwakili oleh tokoh pendiri bangsa ketika merumuskan tujuan mereka negara dan pemerintahan di dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,…..”

Jadi jelas-jelas bahwa rakyat yang diwakili oleh pendiri negara mengamanahkan di dalam konstitusi bahwa “garda terdepan” dalam menjaga dan melayani kesehatan rakyat adalah adalah negara dalam hal ini pemerintah. Kecuali ada yang lain, yang mau menanggung “dosa” tersebut silahkan mengaku sebagai garda terdepan.

Rujukan berikut, kita bisa ambil Teori H.L. Blum, tentang Faktor Determinan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Teori Blum mengatakan derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh: 1. Faktor lingkungan (40%). 2. Faktor Perilaku (30%). 3. Faktor pelayanan kesehatan/medis (20%). 4. Faktor keturunan (10%).

Faktor lingkungan ini bermacam-macam, mulai lingkungan fisik, psikis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Makanya pengaruhnya sangat besar, 40%. Begitu pula soal perilaku atau life style ini juga banyak ragamnya misalnya pola makan, olah raga, rokok, minuman keras, mandi, cuci tangan, pakai masker, buang sampah, dll. Karena itu pengaruhnya 30%. Bila digabung maka pengaruhnya 70%.

Nah, siapa yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab mengurus dan mengendalikan kedua faktor ini sehingga tidak berpengaruh negatif atau tidak menyebabkan rakyat atau masyarakat jatuh sakit? Mereka yang mestinya bertanggung jawab mengendalikan dua faktor determinan besar inilah yang disebut “garda terdepan.”

Pemberi pelayanan kesehatan itu posisinya bukan garda terdepan. Apa lagi dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan. Saya sering sebut “garda paling belakang”. Jadi dosanya tidak terlampau banyak. Kecuali ingin dapat dosa besar silahkan mengaku sebagai gelar “garda terdepan.”

Perlu prioritas pembangunan

 Karena garda terdepan itu adalah pemerintah, maka semestinya pemerintah tahu SDM mana yang paling dibutuhkan membantunya dalam mengendalikan faktor lingkungan dan perilaku agar masyarakat yang masih sehat (80-85%) tidak jatuh sakit. Dan fasilitas apa saja yang perlu dibangun untuk menjaga yang sehat ini? Di sinilah kita akan bicara soal prioritas pembangungan berdasarkan kebutuhan kesehatan. Bukan berdasarkan keinginan.

“Jangan-jangan sebetulnya yang paling dibutuhkan masyarakat adalah ruang terbuka dan taman kota atau hutan kota.” Tempat mereka bertemu, interaksi sosial, bercanda, berolah raga, dan menghirup oksigen gratis.”

Dan SDM yang dibutuhkan hanyalah semacam pekerja sosial kesehatan yang secara umum tugasnya memberikan pencerahan dan pemberdayaan kesehatan. Tempat berkonsultasinya masyarakat mengenai cara hidup sehat. Serta menemani masyarakat mencari jalan keluar atau mengantar masyarakat yang sedang mengalami masalah kesehatan serius yang membutuhkan penanganan dokter atau dokter spesialis.

Terakhir, baru-baru ini seorang teman mengabarkan bahwa ada negara yang Jaminan Kesehatan kurang bayar padahal sudah menyelenggarakan hampir 50 tahun. Saya sampaikan, penyebabnya tentu bisa dari pengelola, tapi bisa juga karena jebolnya sistem kesehatan negara tersebut. Pemerintahnya tidak mampu menjaga pergerakan bandul sehat – sakit. Bandul sehat bergeser ke bandul sakit.

Sehubungan judul tulisan ini, tedapat kata “dosa” (dalam tanda kutif). Menurut penulis kalau ada istilah dosa, maka istilah tersebut itu mestinya disematkan lebih dahulu kepada penyandang gelar garda terdepan yang sesungguhnya. Sebab, setiap gelar tentu ada konsekuensi dan pertanggung jawabannya.

dr. Zaenal Abidin, MH (Ketua Umum PB IDI 2013-2015)

Wallahu a’lam bishawab.